Loading...

Antisipasi Dampak El Nino Melalui Padat Karya Produktif

16:22 WIB | Thursday, 20-August-2015 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Oleh: Bosar Harahap – Penyuluh Pertanian

 

Bagi Kementerian Pertanian, kegiatan padat karya bukanlah hal baru, karena pada saat kekeringan El Nino beberapa tahun lalu, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, telah melaksanakannya di beberapa provinsi terpilih. Kegiatan inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal Bansos di Sektor Pertanian.

 

Pada saat kejadian kekeringan akibat El Nino, hampir tidak ada yang dapat dilaksanakan oleh petani yang terancam puso dan kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. Dalam situasi ini, intervensi pemerintah dalam bentuk kegiatan padat karya sangat diperlukan. Bagi petani kecil di Indonesia, kegagalan panen (puso) akan sangat mempengaruhi kehidupannya, karena tumpuan harapan sumber pendapatannya adalah dari hasil panen usaha tani tersebut. Pada saat-saat kritis asset yang bisa dijual akan dijual atau digadaikan, termasuk ternak karena kesulitan pakan. Bagi petani yang mengalami puso, hampir pasti tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan, sementara kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya harus tetap terpenuhi.

 

Kendala Modal

 

Pasca El Nino, petani puso dihadapkan pada kondisi tidak tersedianya modal usaha untuk pertanaman kembali, sementara mengharapkan pinjaman modal sangat sulit. Peluang peminjaman modal usaha hanya ada di tangan tengkulak yang seringkali memberatkan petani. Dalam keadaan yang demikian, peran pemerintah sangat diharapkan untuk dapat membantu meringankan beban petani, minimal dalam bentuk penyediaan kegiatan padat karya dan atau bantuan saprodi, karena tanpa kekeringanpun kehidupan petani sudah sangat sulit, apalagi terjadi kekeringan.

 

Menurut UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 33, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sesuai kemampuan keuangan negara. Berdasarkan dasar hukum tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat dimungkinkan untuk dapat membantu petani terutama di lokasi yang pertanamannya terkena puso, karena kejadian ini dapat dianggap kejadian luar biasa.

 

Falsafah kegiatan padat karya ini adalah membantu petani atau meringankan beban petani dengan tidak memberikan uang tunai tanpa bekerja, karena selain tidak mendidik, juga tidak adil, dan petani tidak berusaha untuk memperolehnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka kegiatan padat karya diarahkan kepada pekerjaan yang bersifat produktif dan secara langsung menyentuh kebutuhan petani, seperti prasarana dan sarana pertanian, sehingga memudahkan keterlibatan petani dalam kegiatan tersebut.

 

Dengan asumsi 200.000 ha sawah terkena kekeringan dan 100.000 ha di antaranya puso dan rerata kepemilkan lahan 0,3 ha/KK, maka jumlah petani terkena puso sekitar 300.000 KK. Apabila kita menggunakan standar bantuan penanggulangan padi puso 2011-2012, sebesar Rp 3.700.000/ha, maka untuk besaran 0,3 ha dibutuhkan Bansos sebesar Rp 1.200.000/ha (dibulatkan). Bantuan tersebut sebaiknya dibagi dalam tiga bulan (September, Oktober, November) sebesar Rp 400.000/bulan atau setara 8 HOK. Dengan demikian, maka kegiatan padat karya tersebut dapat dilaksanakan selama 4 hari/minggu, secara berselang. Dengan perhitungan seperti itu, diperlukan dukungan total anggaran minimal sebesar Rp 360 miliar untuk 100.000 ha puso, diluar biaya operasional, pembinaan dan administrasi.

 

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : (1). Menentukan penanggungjawab padat karya per provinsi per kabupaten sesuai Permentan No.14/Permentan/OT.140/3/2015, tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Babinsa dalam rangka Upsus Peningkatan Produksi Pajale. (2). Bekerjasama dengan petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Penyuluh Pertanian, Mantritani setempat menentukan CP CL, termasuk luasan puso, dan jenis kegiatan pertanian padat karya yang dimungkinkan dilaksanakan. (3). Pelaksanaan sistem gotong royong harian dengan usulan insenif (bukan upah) sekitar Rp 50.000/setengah hari, yang dibayar setiap minggu sesuai absensi kehadiran, dengan model pertanggungjawaban Bansos. (4). Kegiatan utama mengerjakan prasarana dan sarana pertanian. (5) Waktu pelaksanaan mulai September s/d November 2015, diprioritaskan di sentra produksi padi, padat penduduk, berdampak El Nino tinggi, seperti Jawa, NTB dan Sulsel.

 

Pasca El-Nino?

 

Dengan tetap berprinsip membantu petani yang mengalami kesulitan, maka beberapa bantuan yang dapat diberikan ke petani pasca El Nino di akhir tahun antara lain: (1). Bantuan saprodi seperti benih, pupuk. (2) Pengolahan tanah menuju percepatan, penanaman serempak melalui brigade tanam, pemanfaatan alsintan, dimungkinkan pengolahan lahan dan pembibitan kering. (3). Pendampingan penyuluh secara khusus dan berkesinambungan.

 

Sesungguhnya selain membantu petani secara nyata, kegiatan padat karya ini merupakan upaya menggerakkan ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan serapan anggaran, mengurangi kecemburuan sosial, yang mungkin juga dapat meningkatkan ketahanan pangan pasca El Nino. Semoga kegiatan ini terrealisasi dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan lain.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162