Loading...

Banyak Alih Fungsi, Lahan Pertanian Didata Ulang

11:45 WIB | Wednesday, 11-April-2018 | Sarana & Prasarana, Non Komoditi | Penulis : Gesha

 

 

Alih fungsi sawah produktif menjadi sektor lainnya terlihat nyata. Namun sayangnya, hingga kini data alih fungsi tersebut simpang siur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) akan mendata ulang lahan pertanian.

 

Pada tahun 2013, data lahan sawah di Indonesia secara spasial hingga tingkat Kabupaten/Kota sebesar 7,75 juta hektar (ha). Sementara alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah secara empirik mencapai 150 ribu – 200 ribu ha/tahun.

 

"Kita akan mendata kawasan mana saja yang beralih fungsi dari kawasan sawah menjadi kawasan industri, perumahan, sampai kawasan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mendapatkan gambarannya,: ungkap Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang saat konferensi pers di Kementerian ATR, Senin (9/4).

 

Pendataan itu sendiri, diungkapkan Budi merupakan bagian dari upaya mencegah makin banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi peruntukan lain. Proses pendataan itu akan fokus di delapan provinsi yakni Pulau Jawa, Bali, Sumbar dan NTB.

 

Tak hanya mendata alih fungsi lahan, Kementerian ATR juga tengah memperkuat data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penetapan pengaturan tata ruang. LP2B ini merupakan bagian dari penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

 

“Rencana tata ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” ungkapnya.

 

Dalam mempersiapkan LP2B, Budi menuturkan, dimulai melalui tahap penyiapan data LP2B, koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, hingga pelaksanaan pendampingan koordinasi awal tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan supervisi, monitoring, bimbingan teknis, serta mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data.

 

“Hasil dari pelaksanaan LP2B berupa data spasial dan tekstual yang merupakan usulan lokasi potensi LP2B,” ungkapnya. “Kita lakukan validasi antara lainnya dengan integrasi Peta Sawah K/L dengan Peta Citra/hasil delineasi lahan sawah dari BIG,” tambahnya.

 

Perpres Pengendalian

 

Dalam mendukung kegiatan perlindungan dan pengenalian alih fungsi ini, Kementerian ATR juga tengah merancang dan mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Muhammad Ikhsan Saleh menegaskan, Perpres tersebut bukan mencegah alih-fungsi, melainkan memperketat prosedur dan lahan-lahan pertanian.

 

"Lahan-lahan tersebut bakal mengacu pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Artinya tidak hanya lahan sawah saja, tapi termasuk juga ranah perkebunan dan pertanian lainnya,” jelas Ikhsan.

 

Dengan adanya Perpres tersebut, permintaan alih fungsi lahan pertanian bakal harus melalui Kementerian ATR/BPN agar dapat diintervensi bila tidak sesuai regulasi. Kini Perpres tersebut sudah dibahas Kementerian dan Lembaga terkait, dan sedang dalam tahap menyesuaikan masukan. “Saya perkirakan, Perpres tersebut akan keluar bulan depan,” katanya.

 

K/L yang terlibat penyusunan LP2B

 

  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Kementerian Pertanian
  5. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  6. Badan Pusat Statistik
  7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  9. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Gsh

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162