Loading...

BUMD Pangan, Penjaga Stok Daerah

10:04 WIB | Monday, 25-April-2016 | Sorotan | Penulis : Ahmad Soim

Pemerintah menargetkan pengadaan tahun ini sebesar 4 juta ton setara beras. Angka tersebut bukan kecil. Sebab, dari pengalaman ternyata volume beras yang bisa diserap pemerintah melalui Perum Bulog paling besar hanya 3,7 juta ton setara beras. 

 

tupun dengan berbagai trik harus dikeluarkan. Misalnya, saat dipimpin Sutarto Alimoeso, Bulog dengan jurusnya pasukan semut menggandeng kelompok tani dan gabungan kelompok tani untuk pengadaan.

 

Kini saat Perum Bulog dinakhodai Djarot Kusumayakti, pemerintah bukan hanya menggandeng kelompok tani. TNI, KPK, bahkan penyuluh pertanian juga dilibatkan untuk membantu penyerapan gabah/beras petani melalui program Sergap (Serap Gabah Petani). 

Data Perum Bulog realisasi pengadaan hingga 16 April 2016 sebesar 1.064.302 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 490.034 ton beras. Pengadaan ini jauh lebih tinggi dibandingkan minggu II atau 17 April 2016 yang hanya sebesar 145.136 ton GKP atau setara 73.729 ton beras.

“Alhamdulillah serapan gabah petani oleh Bulog saat ini sudah mencapai hampir 1 juta ton. Saya optimis dengan kerja keras, didukung TNI dan Bulog kita mampu meningkatkan pengadaan beras dalam negeri hingga dua kali lipat dari sebelumnya,” tutur Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Catatan Kementerian Pertanian menyebutkan panen padi Maret hingga Mei 2016 menghasilkan produksi 30,9 juta ton gabah kering giling (GKG) setara dengan 19,5 juta ton beras. Produksi ini naik lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015. 

Sementara kebutuhan konsumsi beras nasional selama tiga bulan hanya 7.98 juta ton. Artinya karena besarnya produksi padi tahun ini, diperoleh surplus beras sebesar 11,52 juta ton. Sedangkan Angka Sementara (ASEM) BPS 2015, produksi padi sebanyak 75,35 juta ton gabah kering giling (GKG) meningkat 4,51 juta ton atau 6,37% dibandingkan tahun 2014.

Amran berpendapat,  seharus­nya upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras harus diikuti dengan pengadaan untuk stok beras pemerintah dan mengatasi anjloknya harga beras di tingkat petani. “Suksesnya pengadaan, maka ketersediaan pangan akan bersumber dari produksi petani Indonesia, bukan impor lagi,” ujarnya. 

Amran mengakui, tantangan dan kendala pada 2016 masih cukup berat. Di antaranya, ada beberapa wilayah yang harga gabah petani di bawah ketetapan pemerintah. BPS mencatat harga GKP di tingkat petani pada Maret 2016 turun 9,76% dibandingkan Februari 2016. Harga beras di penggilingan periode yang sama juga turun 1,84%, di pedagang grosir hanya turun 0,44% dan beras di pedagang eceran hanya turun 0,56%.

Persoalan lainnya menurut Amran, rantai pasok perdagangan pangan yang panjang, sehingga harga yang diterima petani tidak menguntungkan, sedangkan pedagang menerima keuntungan berlipat. “Semua hambatan itu harus kita eliminir,” ujarnya.

 

Lembaga Alternatif

Mengandalkan Perum Bulog untuk bisa mengamankan seluruh gabah petani dari jatuhnya harga sepertinya tak mungkin. Setidaknya harus ada lembaga lain yang bisa mendampingi Bulog. Salah satu alternatifnya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan. 

Lembaga itu selain bertugas menjaga stabilisasi harga gabah/beras di daerah, juga berfungsi menjaga stok pangan daerah sebagai cadangan beras pemerintah (CBP). “Kalau ada BUMD saya akan dorong, karena bisa membantu membeli gabah petani,” kata Amran.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kemen­terian Pertanian, Gardjita Budi menyambut baik rencana tersebut. Sebab, dengan adanya BUMD bisa menjaga pasokan atau sebagai cadangan pangan daerah.

Namun Gardjita berharap BUMD tersebut harus ada di bawah kendali pemerintah, khususnya Pemda (Pemerintah Daerah). Dengan demikian,  jika diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan, maka BUMD tersebut bisa langsung mengeluarkan. “Pangan urusan segalanya, khususnya di daerah. Sehingga keberpihakan Pemda harus menjadi utama,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan opera­sional­nya, menurut Gardjita, BUMD bisa meniru prinsip yang diterapkan Perum Bulog. Yakni ada kegiatan yang bersifat PSO (public service obligation) yang membeli gabah/beras sesuai ketetapan pemerintah. Kegiatan lainnya adalah yang bersifat komersial yakni membeli secara komersial. Termasuk mengelola beras premium.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sendiri sebenarnya sudah memiliki program Lumbung Pangan Daerah di masing-masing provinsi. Bahkan sudah ada dana dari APBD untuk membeli gabah petani. Untuk tingkat kabupaten sebanyak 100 ribu ton, sedangkan tingkat provinsi sebesar 200 ribu ton. “Tujuannya sama untuk cadangan pangan di daerah,” katanya.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Editor : Ahmad Soim

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162