Loading...

BUMP Angkat Posisi Tawar Petani

13:52 WIB | Wednesday, 01-November-2017 | Nasional | Penulis : Julianto

Korporasi petani kini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar petani. Salah satu bentuk korporasi itu adalah Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

 

Mantan Deputi BUMN, Agus Pakpahan mengatakan, tanpa adanya kelembagaan seperti BUMP, petani tidak mempunyai kekuatan. Misalnya, petani tebu, meski sudah tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), tapi karena belum memiliki lembaga ekonomi yang besar selalu terkalahkan saat memasarkan produk gula.

 

“Jadi tidak ada jalan lain, selain membentuk Badan Usaha Milik Petani,” kata Agus saat Diskusi Konsep, Fakta dan Prospek BUMP yang digelar di Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan Yayasan Pertanian Mandiri (Yapari) di kantor Tabloid Sinar Tani, Rabu (1/11).

 

Menurutnya, banyak keuntungan dengan petani membentuk BUMP. Diantaranya, dari sisi tenaga, petani bukan bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga pemilik saham (usaha). Dengan demikian, petani akan mendapatkan bonus dari usaha BUMP tersebut.

 

Sementara itu mantan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian, Suprahtomo mengatakan, secara hukum, kelompok tani atau gabungan kelompok tani bisa membentuk BUMP. Tinggal bagaimana pengaturan dalam kepemilikan saham saja.

 

“Dalam UU No. 19 tahun 2003, BUMP bisa berbentuk koperasi atau lembaga lain yang sesuai aturan UU. Jadi BUMP bisa bernetuk koperasi, PT atau Firma, tergantung kegiatan usahanya,” katanya. Dalam Pasal 80 ayat 1 ungkap Suprahtomo, disebutkan BUMP dibentuk dari dan untuk petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki petani.

 

Adapun mantan Menteri Pertanian, Sjarifuddin Baharsjah mengatakan, BUMP harus merupakan gerakan dari bawah yang dikembangkan petani. Namun lembaga usaha petani itu bisa berkembang jika mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah.

 

“Biarkan BUMP berkembang dari bawah dan didukung pemerintah. Saya kuatir kita ingin cepat berkembang dengan diatur pemerintah dan target yang telah ditetapkan, nanti justru tidak berkembang,” tutur Sjarifuddin yang juga Ketua Yapari. Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162