Loading...

Butuh Modal Bertani?, Gadai Tanah Saja di Pegadaian

03:52 WIB | Thursday, 31-May-2018 | Nasional | Penulis : Gesha

General Manager Sharia Division PT Pegadaian, Rully Yusuf (pakaian kuning) menyatakan petani bisa dapat modal dengan menggadaikan sertifikat tanah

Akses permodalan untuk petani hingga kini masih jadi barang yang langka. PT Pegadaian pun membuat gebrakan baru berupa kucuran modal hanya dengan menggadaikan tanah produktif milik petani. 

 

 

Berbicara gadai, masyarakat tentunya langsung teringat akan lembaga gadai terbesar di Indonesia hingga saat ini, PT. Pegadaian. Dengan slogan "menyelesaikan masalah tanpa masalah," PT. Pegadaian menjadi tumpuan untuk bisa memperoleh dana segar dengan jaminan aneka barang gadai. 

 

Jumlah nasabah PT. Pegadaian hingga saat ini mencapai 9 juta orang. Dan sebanyak 5 persen diantaranya merupakan petani di daerah sentra pertanian. "Mereka menggadaikan alat dan mesin pertanian seperti traktor tangan, pompa air, sprayer pestisida dan lain sebagainya saat tidak digunakan," ungkap General Manajer Sharia Division PT. Pegadaian, Rully Yusuf dalam Diskusi HKTI "Gadai Tanah Untuk Permodalan Petani", Rabu (30/5) di Kantor HKTI, Jakarta.

 

Rully menceritakan petani umumnya menebus traktor tangan pada saat mulai membajak sawah. "Setelah membajak, traktor masuk gadai dan yang ditebus kemudian adalah pompa air. Saat musim tanam, pompa air masuk gadai, sprayer ditebus. Dan begitu seterusnya bergulir setiap musim tanam," urai Rully.

 

Melihat kenyataan berupa kebutuhan modal yang cukup besar untuk setiap musim tanam dan keterbatasan akses permodalan dari perbankan, PT. Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah membuat gebrakan pengucuran modal dengan menggadaikan sertifikat tanah. "Awal tahun 2018 ini, Pegadaian kerjasama dengan Kementerian Agraria untuk akses sertifikat tanah menjadi jaminan gadai," tuturnya. 

 

Program yang diberi nama Rahn Tasjily Tanah oleh PT Pegadaian ini berlandaskan asas Syariah dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Dengan kucuran pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta, petani bisa menggadaikan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada PT Pegadaian. Adapun jangka pencairan dana berkisar 1 minggu setelah sertifikat masuk ke pegadaian. "Kita harus lakukan kroscek keaslian sertifikat tanah ke BPN kurang lebih 3 hari, kemudian dilakukan evaluasi selama 1 hari dan pada hari ke 5-6, dana pinjaman pun baru cair," jelasnya.

 

Karena masih dalam tahap sosialisasi, PT Pegadaian melakukan ujicoba sistem gadai sertifikat tanah ini di 11 lokasi yaitu Cirebon, Madiun, Yogyakarta, Pati, Pare-Pare, Sidrap, Malang, Banda Aceh, Lampung, Tasikmalaya, Bekasi dan Dompu.

 

Mengenai biaya administrasi dan penyimpanan surat berharga seperti sertifikat ini dibebankan kepada nasabah gadai. "Biaya administrasi dari setiap pinjaman Rp 70 ribu. Sedangkan biaya penyimpanan yang kita sebut biaya Mu'nah besarnya disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dan nilai taksiran," tuturnya.

 

Pembayaran pinjaman modal dari PT Pegadaian pun disesuaikan dengan kemampuan dari petani. Misalnya, dalam waktu 12 bulan petani ingin bayar bulanan (setiap bulan) maka setiap bulannya mengangsur. "Apabila hasil pertaniannya memungkinkan setelah panen baru bisa bayar maka bisa dipilih metode lain sesuai jangka waktu panen. Seperti misalnya 3 bulan baru panen, maka petani pilih yang 3 bulan langsung lunas. Atau jika ia ingin pengikatan selama 12 bulan, maka ia bisa mengangsur setiap 3 bulan sekali," urai Rully.

 

Sosialisasi bersama

Ketua Umum HKTI, Fadli Zon pun mengapresiasi upaya yang dilakukan PT Pegadaian untuk memberikan kucuran modal melalui sistem gadai tanah. "Ini peluang dari satu metode untuk bisa membuat petani mempunyai modal. Meskipun ini baru, rasanya perlu diekplorasi karena menggunakan sistem syariah," tuturnya.

 

Dibandingkan dengan akses permodalan lainnya, Fadli Zon menilai metode yang diterapkan nantinya oleh PT Pegadaian lebih mudah dan cepat. "Disaat akses permodalan di bank komersial sulit, Pegadaian ini bisa jadi alternatif," jelasnya.

 

Fadli menuturkan sistem gadai surat tanah produktif milik petani diharapkan bisa berkembang menjadi sistem gadai lainnya sehingga lebih memudahkan petani. "Misalnya gadai gabah atau gadai yang lain dan bisa memungkinkan petani untuk bisa mendapatkan dana yang cepat," urainya.

 

Diakui Fadli, sistem gadai ini merupakan produk baru yang masih perlu diskusi yang lebih mendalam khususnya pola kerja atau hubungan dengan nasabah (petani). "Karena mereka (petani) yang lebih mengetahui apa kebutuhannya, kapan kebutuhannya, apa jaminan gadainya. Itu yang perlu dieksplorasi lebih jauh," tuturnya.

 

Fadli mencontohkan bagi petani penggarap atau pemilik sertifikat girik tanah yang masih besar prosentasenya di Indonesia masih harus dicarikan jalan keluarnya. "Kalau belum Sertifikat Hak Milik (SHM) kan ada program untuk sertifikasi," ungkapnya.

 

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan kekuatan petani di daerah-daerah sentra, diakui Fadli Zon bisa menjadi mitra PT Pegadaian untuk sosialisasi bersama. "Karena usernya adalah petani dan HKTI di dalamnya terdiri dari petani, peternak dan lain sebagainya bisa memanfaatkan fasilitas ini," tutup Fadli Zon. (gsh)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162