Loading...

Daulat Pangan

13:41 WIB | Monday, 25-August-2014 | Kolom, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Jokowi-JK sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Indonesia. Perjalanan panjang yang penuh intrik dan ketegangan akhirnya berakhir pada kemenangan rakyat, yang tercermin dari angka suara terbanyak yang dikeluarkan KPU. Artinya, kita sudah memiliki presiden baru dan semua upaya hukum yang dilakukan pihak yang kalah sudah berakhir. Kalaupun ada upaya lain untuk ‘menggugat’ kekalahan itu tidak akan berdampak apapun pada keputusan MK. Sudah sepantasnya kita merayakan kemenangan rakyat itu, sekaligus bangga bahwa negeri ini semakin dewasa dalam mempraktekkan demokrasi.

 

Bagi para petani dan siapapun yang mencintai dunia pertanian, kemenangan ini seharusnya diikuti dengan kesungguhan untuk mencermati arah kebijakan yang akan ditempuh presiden baru. Dengan cerdas dan obyektif kita kaji pilihan langkah yang akan diambil pemerintahan baru untuk kemajuan sektor pertanian dan mensejahterakan para petaninya. Pengalaman menunjukkan, arah kebijakan pemerintah sangat menentukan masa depan pertanian dan para petaninya. Kita semua tentu berharap pemerintah baru memiliki kebijakan yang lebih berpihak pada petani untuk memajukan pertanian negeri ini.

 

Bila kita cermati janji Jokowi-JK semasa kampanye dan ‘isu’ yang berkembang pasca pemilu, kita bisa menduga salah satu fokus kebijakannya adalah mewujudkan konsep ekonomi berdikari mandiri. Di sektor pertanian beberapa pihak menerjemahkan konsep ini sebagai kedaulatan pangan, bahkan ada yang sudah melemparkan isu kemungkinan penggantian Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan, dengan menggabungkan beberapa kementerian yang dinilai masih dalam satu cakupan bidang kerja.

 

Kalau hal ini benar maka akan ada perubahan besar dalam kebijakan pengelolaan pertanian dan pangan di negeri ini. Selama ini paradigma yang menjadi pegangan adalah ketahanan pangan. Mengacu pada UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pangan, ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat secara aktif, produktif dan berkelanjutan. Dalam paradigma ini yang penting rakyat bisa makan, pasokan pangan bisa diambil dari produk lokal maupun impor.

 

Sementara paradigma kedaulatan pangan oleh para pengamat dimaknai sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,  yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Dalam konsep ini potensi lokal lebih diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Bisa jadi kebijakan impor akan diperketat dan perlindungan produk pertanian lokal akan lebih diperhatikan.

 

Meskipun tidak bermaksud membandingkan kedua paradigma itu secara langsung, namun kita semua tentu harus mencermati perubahan yang akan terjadi bila memang benar konsep kedaulatan pangan akan diterapkan oleh presiden baru. Akan terjadi perubahan besar terutama berkaitan dengan kebijakan impor produk pertanian, harga produk pangan, investasi, perlindungan petani dan berbagai hal lainnya. Yang pasti, kalau selama ini arah kebijakan lebih berpihak pada konsumen maka kebijakan baru akan lebih berpihak pada petani. Soal hasilnya, kita lihat saja nanti.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162