Loading...

Ditjen Hortikultura Laporkan Gratifikasi Importir Bawang Putih ke KPK

20:45 WIB | Thursday, 31-May-2018 | Nasional | Penulis : Clara Agustin

Tolak Gratifikasi !

Kementerian Pertanian telah membulatkan tekad untuk memberantas korupsi dan menghapus gratifikasi sejak tahun 2009 dan pada akhir tahun 2017, berhasil meraih Predikat Kementerian Terbaik dalam Pengendalian Gratifikasi. Karena itu, seluruh unit kerja Kementerian Pertanian harus terus bekerja bersama mempertahankan dan berupaya semaksimal mungkin utk meningkatkan prestasi yang telah dicapai saat ini, dengan semangat, bersama untuk memerangi korupsi, termasuk gratifikasi.

 

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyarto atau yang akrab disapa Anton mengatakan di tengah komitmen mewujudkan kepemerintahan yang bersih, pada era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi. Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian. “Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” tegas Anton saat diwawancara oleh wartawan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis (31/5)

 

Salah satu tindakan bersih-bersih Kementan dari KKN adalah menggandeng KPPU untuk membersihkan kartel serta bersama Kapolri membentuk Satgas Pangan untuk membasmi mafia pangan. Demikian pula Amran sejak awal 2015 bersama TNI AD untuk membangun infrastruktur hulu, memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.

 

Dari capaian ini, kata Prihasto, maka wajarlah Kementan diganjar penghargaan dari KPK pada Desember 2017 sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sejak dulu salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perijinan.

 

Kasus terbaru pelaporan gratifikasi ke KPK yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Jenderal Hortikultura adalah melaporkan sejumlah uang dalam jumlah besar yang diterimanya dan telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk suap dan gratifikasi. Pungli bawang putih sebesar Rp 2.000-3.000 per kilogram untuk perizinan impor bawang putih. Sehingga jika total impor yang dikeluarkan sebesar 500 ribu ton setiap tahunnya, maka terdapat uang panas sebesar 1 Triliun rupiah yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab. “Adanya gratifikasi, suap dan sebagainya berujung pada justifikasi pelaku untuk menaikkan harga komoditas impor yang pada akhirnya akan membebani masyarakat karena harga tinggi, merugikan negara dan  menyengsarakan rakyat utamanya petani,” jelas Anton.

 

Dalam hal sapu bersih, lanjutnya, seluruh aparat pada Ditjen Hortikultura telah direformasi mental. Dua kasus hukum tahun 2013-2014 sudah menyeret aparatnya kini sudah dan sedang proses hukum. “Laporan gratifikasi ini agar menjadi pintu masuk aparat penegak hukum KPK, Kepolisian maupun Kejagung untuk dapat segera menyeret aktor aktor busuk impor bawang putih,” pungkasnya. (cla)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162