Loading...

Ekosistem Karang Masih Terancam Bom Ikan dan Potas

13:14 WIB | Monday, 09-July-2018 | Non Komoditi | Penulis : Indarto

Bom Ikan dan Potasium masih mengancam terumbu karang

 

Ikan karang untuk kebutuhan konsumsi masih menjadi primadona di rumah makan. Mirisnya, penangkapan ikan tersebut masih menggunakan bom ikan dan potas yang secara langsung mengancam terumbu karang.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ekosistem terumbu karang semakin rusak apabila upaya pencegahan penangkapan ikan yang ilegal, menggunakan alat dan cara penangkapan  yang merusak lingkungan tidak segera dilakukan.

 

"Penggunaan bom, potassium, dan alat tangkap merusak lainnya masih menjadi momok bagi kelestarian karang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pertemuan Koordinasi Ketua Bersama Sekretariat  International Coral Reef Initiative (ICRI) 2018 – 2020 di  Jakarta, (8/7).

 

Susi mensinyalir mudahnya nelayan membuat bom dan potas karena rawannya penyalahgunaan pupuk urea untuk kebutuhan non perkebunan. "Saat ini impor pupuk urea yang ditengarai bisa mencapai 50 ton seminggu untuk kepentingan non-perkebunan perlu dicermati dan diantisipasi penyalahgunaannya. Temuan dan laporan di lapangan mengindikasikan banyaknya penggunaan pupuk urea  sebagai bahan dasar bom ikan karang," jelas Susi.

 

Diperkirakan sebanyak 20 ribu– 30 ribu metrik ton/tahun ikan karang hidup senilai US $ 1 miliar diperdagangkan di Hongkong. "Angka ini merupakan angka yang tercatat dan legal, diperkirakan masih banyak lagi jumlah ikan karang yang Diperdagangkan dan masuk ke Hong kong dengan cara ilegal," kata Susi.

 

Susi juga mengatakan, ikan karang hidup konsumi yang legal saat ini senilai hampir sepertiga dari tangkapan tuna dari kawasan di Western and Central Pacific

 

Sehingga, Susi mengusulkan agar pengelolaan perikanan karang menjadi agenda utama ICRI dan bagian dari Rencana Aksi Sekretariat ICRI 2018 - 2020. ICRI perlu memberikan pandangan dan dukungan pengelolaan yang berkelanjutan pada dimensi sosial ekonomi dalam pengelolaan terumbu karang seperti ikan karang hidup konsumsi. 

 

Susi menegaskan, ICRI perlu mengantisipasi pengelolaan ikan karang hidup konsumsi dan memberikan panduan untuk mengelola secara lestari perikanan ikan karang hidup dan ekosistem terumbu karang. Keketuaan bersama Indonesia dalam sekretariat bersama ICRI 2018-2020 akan memastikan bahwa isu dan permasalahan serta solusi karang hidup ini menjadi bagian dari agenda utama ICRI. 

 

"Jika hal ini tidak didiskusikan sedari awal dan tidak dicarikan solusi  yang sama-sama menguntungkan bagi nelayan dan penduduk setempat serta kesehatan terumbu karang, maka laju dan dampak kerusakan terumbu karang akan terus menjalar ke daerah lain dan semakin masif," paparnya. (idt)

 

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162