Loading...

Eksistensi Penyuluhan Bergerak Mulai dari Desa-Kecamatan

09:48 WIB | Thursday, 12-July-2018 | Suara Tani | Penulis : Gesha

Penyuluhan Pertanian Bergerak mulai dari Desa-Kecamatan

Agar berdampak nasional dalam bentuk kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, kegiatan dan eksistensi penyuluhan sudah mulai bergerak dari tingkat desa hingga kecamatan. Karenanya perlu ada wadah kelembagaan berupa Posluhdes dan BPP.

 

"Kegiatan (penyuluhan) tidak bisa jalan kalau tidak ada wadah kelembagaannya. Terlebih untuk menggenjot penyuluh swadaya," tukas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Momon Rusmono dalam Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Rabu (11/7) di Yogyakarta.

 

Sedangkan untuk kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten/kota diarahkan pada penguatan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

 

Momon mengatakan wadah kelembagaan seperti Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) maupun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus ada sebagai simpul kegiatan penyuluhan dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Dibandingkan dengan BPP yang dibentuk secara formal di kecamatan, Posluhdes di tingkat desa/kelurahan dibentuk dan dilaksanakan secara partisipatif oleh pelaku utama dan pelaku usaha. "Posluhdes menjadi tempat tumbuh kembangnya penyuluh swadaya," tutur Momon.

 

Namun, dirinya berpesan agar kelembagaan penyuluh di tingkat kecamatan ini, tidak hanya sekedar nama tetapi kegiatan penyuluhannya tidak ada sama sekali.

 

Karena itu, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dinilai perlu diperkuat kembali yang disertai dengan pengoptimalan peran serta penyuluh pertanian untuk menyikapi perkembangan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan pada setiap kecamatan secara efektif dan efisien.         

 

BPP sebagai basis utama gerakan penyuluhan pertanian perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pemberian pelayanan penyuluhan pertanian, informasi, kemitraan, dan percontohan bagi Penyuluh Pertanian; peningkatan kapasitas Teknologi Informasi (TI) di BPP (SIMLUHTAN, SIMOTANDI, Cyber Extension, Penilaian Angka Kredit on line, dan pelaporan Luas Tambah Tanam/LTT), peningkatan kapasitas SDM (Penyuluh Pertanian, petugas, dan petani) melalui pelatihan/kursus, magang, lokakarya/workshop, seminar, gelar teknologi, temu teknis, Sekolah Lapang, studi banding, rembug tani, kursus tani, pemanfaatan media cetak dan elektronik, diantaranya cyber extension; koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, PSP dan Litbang) melalui temu koordinasi penyuluhan di kecamatan); dan melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan BUMN/BUMD dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pelayanan informasi (teknologi, permodalan, pasar dan harga), dan penyediaan sarana produksi.

 

Sehingga fungsi BPP yang awalnya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani sebagai pelaku utama terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian. Karena letak BPP sangat strategis bukan hanya sebagai pusat data dan informasi petanian tetapi juga sebagai tempat wahana pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemitraan.

 

Untuk diketahui, petani  tidak membutuhkan sekedar penyuluh biasa, namun seorang pendamping yang setia, ikhlas memberikan pengetahuannya, dan  mau terlibat serta hidup bersama di tengah  masyarakat petani. Target akhirnya, adalah  membangun dan memelihara hubungan interaktif antara pemerintah, swasta, dan komunitas petani.

 

Karenanya, tenaga penyuluh dibutuhkan yang memiliki berkemampuan mengembangkan komunikasi partisipatif dengan petani dan mampu membangun jaringan berbasis komunitas.

 

Penguasaan TI

 

Dalam proses penyuluhan, penguasaan Teknologi Informasi (TI) sangat diperlukan oleh penyuluh sebagai bentuk komunikasi dengan kelompok tani. Karena, untuk mengelola usaha taninya dengan baik, petani  memerlukan berbagai sumber informasi, antara lain : kebijakan pemerintah; hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu; pengalaman  petani lain; dan informasi terkini mengenai prospek pasar yang berkaitan

 

Sistem pengetahuan dan  informasi pertanian tersebut dapat berperan dalam membantu petani dengan melibatkannya secara langsung terhadap sejumlah besar  kesempatan, sehingga mampu memilih kesempatan yang sesuai dengan  situasi dan kondisi faktual di lapangan. Perkembangan jejaring pertukaran  informasi di antara pelaku yang terkait merupakan aspek penting untuk  mewujudkan sistem pengetahuan dan informasi pertanian.

 

Untuk itu, pimpinan lembaga penyuluhan di daerah wajib mendorong dan menyediakan fasilitas IT disamping peningkatan kapasitas individu penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian dituntut untuk memahami teknologi informasi dan komunikasi selain dari  ilmu-ilmu mengenai pertanian.

 

Tingkat pemanfaatan TI oleh THL-TBPP sangat tinggi terutama dalam pemanfaatan komputer, internet dan handphone, sebaliknya pada penyuluh PNS  tergolong rendah terutama pada pemanfaatan komputer dan internet. Karenanya, ragam informasi, kualitas berbagi pengetahuan dengan tingkat pemanfaatan TI akhirnya berkaitan dengan variasi materi penyuluhan.

 

Sehingga, strategi pemanfaatan TI dalam meningkatkan kompetensi penyuluh diperoleh dengan cara membangun kerja sama atau sinergi antara penyuluh PNS dan THL-TBPP dalam memberikan pesan yang bersifat inovatif yang dikemas dalam materi penyuluhan. (gsh)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162