Loading...

Impor Beras? Benahi Manajemen Stok dan Distribusi Beras

10:46 WIB | Saturday, 20-January-2018 | Nasional | Penulis : Ahmad Soim

 

Impor beras dipilih pemerintah. Alasannya untuk mengatasi minimnya stok beras pemerintah di Bulog dan meningkatnya harga beras.  Kebijakan ini menuai tanggapan positif sekaligus negatif. Data perberasan nasional pun dipersoalkan. Kenyataannya, para petani di daerah daerah bersama Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian setempat  melakukan panen padi setiap hari.

 

 

 

“Menanam padi bagi petani itu way of life (cara hidup).  Mereka ada menanam padi. Produksi padi kita cukup. Cukup bagi Kementerian Pertanian adalah produksi beras matching (cukup) dengan kebutuhan konsumen,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono.

 

 

 

Hari Priyono menyakinkan bahwa produksi beras nasional saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. “Tugas kami menyediakan produksi, masalah stok dan distribusi bukan kewenangan Kementerian Pertanian,” tambahnya pada Diskusi Ekpose Program Pembangunan Pertanian 2018 di Kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), 19/1.

 

 

 

Cadangan beras Bulog saat ini hanya 872 ribu ton dari target 3,7 juta ton pada tahun 2018. Minimnya stok beras pemerintah di gudang Bulog bukan karena produksi kurang, melainkan karena harga gabah di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), akibatnya Bulog tidak bisa membeli karena terbentur regulasi. “Bukankah harusnya regulasinya yang diubah, sehingga Bulog bisa menambah stoknya dari dalam negeri?”tambahnya.

 

 

 

Bila di tempat-tempat tertentu ada beras dijual dengan harga yang tinggi, padahal produksi cukup, maka itu adalah persoalan distribusi.  “Harus ada campur tangan pemerintah disini, yang melakukan itu Bulog. Bulog bukan di bawah Kementerian Pertanian,”tambahnya.

 

 

 

Hari Priyono menyakini kalau harga gabah dan beras bagus, maka daya serap teknologi oleh petani akan bagus.  Petani juga akan bergairah menanam dan produksi pangan cukup bahkan swasembada. Jumlah petani padi itu puluhan juta. Mereka harus diberikan ruang ekonomi, selain memperhatikan konsumen.

 

 

 

Dalam kasus impor beras saat ini sektor pertanian berada dalam kondisi yang sulit.   Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI M Jafar Hafsah meminta  pemerintah untuk meningkatkan martabat sektor pertanian. Sehingga  produksi pertanian bisa ditingkatkan dan petani bisa disejahterakan. Som

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162