Loading...

Karantina Siap Berikan Layanan Cepat

16:45 WIB | Monday, 03-August-2015 | Non Komoditi, Karantina | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Pertanian akan memangkas waktu pemeriksaan di pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian diharapkan layanan terhadap pengguna jasa karantina makin cepat.

 

Kebijakan tersebut setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.12/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPKH) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

 

Dengan dua beleid baru tersebut, nantinya petugas karantina bisa melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen komoditas pertanian impor sebelum diperiksa petugas Bea dan Cukai. Dengan demikian, petugas Karantina Pertanian dapat langsung memeriksa di TPK Koja saat barang tiba.

 

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Banun Harpini berharap, dengan adanya peraturan ini bisa menurunkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika sebelumnya memakan waktu hingga 4 hari, tapi selama uji coba SLA (per Maret 2015), rata-rata hanya berkisar 1,3 hari. “Jauh lebih rendah dari SLA yang telah disepakati 2,7 hari,” katanya.

 

Proses uji coba ini telah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan. Dengan jumlah peti kemas wajib periksa karantina di TPK Koja 5.220 peti kemas dengan ukuran 20 feet dan 40 feet. Jumlah dokumen yang diperiksa pun telah mencapai 1.439.

 

Pemeriksaan karantina memerlukan waktu SLA terendah 1,20-3 jam sebanyak 86% dan tertinggi 33-62,40 jam sebanyak 14%. “Metode pemeriksaan ini yang kita gunakan adalah dengan sampling, dengan difasilitasi Mobil Laboratorium Karantina Pertanian Tanjung Priok,” katanya.

 

Selain keuntungan layanan bisa lebih cepat, biaya yang dikeluarkan pihak importir juga lebih murah. Jika sebelumnya untuk satu peti kemas dibebankan biaya lebih dari Rp 1 juta, maka kini hanya Rp 700 ribu per peti kemas. “Kalau dulu setiap pergerakan barang terkena biaya. Dengan pemeriksaan langsung di dermaga TKP Koja, hanya bayar di satu tempat saja,” ujarnya.

 

Dwelling time adalah waktu bongkar muat dari mulai kapal sandar atau barang diturunkan sampai barang keluar dari pelabuhan. Dwelling time dibagi tiga dalam katagorisasi. Pertama, pre customs clearance, customs clearance dan push customs clearance.

 

Pre customs clearance adalah waktu yang diperlukan untuk pengurusan perijinan sampai selesai karantina. Customs clearance itu kaitannya dengan bea cukai. Push customs clearance untuk urusan tracking, bagaimana peti kemas keluar dari pintu Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Banun mengakui saat ini permasalahan di pelabuhan yang menjadi pintu masuk utama komoditas pertanian ini sangat tampak. Di Pelabuhan Tanjung Priok pengelolaan terminalnya ada enam dan semuanya kontrak jangka panjang hingga 20-30 tahun. Sedangkan ruang yang ada di sekitar terminal atau TPS itu ada sekitar 40 perusahaan yang menyewa.

 

Karena sudah terlanjur disewakan ke swasta, sehingga tempat untuk karantina bekerja tidak berada di dalam pelabuhan, karena semua sudah menjadi unit komersial. Padahal Barantan diamanahkan Undang-Undang (UU) untuk mengamankan masyarakat terhadap produk-produk pertanian yang tidak aman dikonsumsi atau terindikasi ada Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

 

Karena itu sebelum ada kebijakan baru tersebut, ada depo-depo untuk kegiatan karantina yang lokasinya di luar pelabuhan. Akibatnya karantina kerap melakukan pemeriksaan barang yang sudah keluar pelabuhan. “Namun itu sekarang sudah ditertibkan. Jadi pemeriksaan karantina harus di dalam pelabuhan,” kata Banun.

 

Untuk memperkuat tugas karantina, Banun mengatakan, Ombudsman telah menerbitkan rekomendasi. Rekomendasinya adalah karantina harus bekerja di depan sebelum kepabeanan. Bahkan standar internasional di negara lain juga seperti itu. “Jadi pelabuhan dimana pun di dunia, Karantina selalu ada di bagian depan, setelah itu baru bea cukai,” katanya. Tia/Yul/Humas Badan Karantina Pertanian

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162