Loading...

Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2014

15:05 WIB | Wednesday, 19-February-2014 | Sarana & Prasarana, Non Komoditi | Penulis : Ahmad Soim

Menteri Pertanian, Suswono telah mengeluarkan ketetapan kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk tahun 2014.

 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014, berlaku sejak 1 Januari 2014.

 

Terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi dalam Permentan ini, yakni urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Total volume pupuk yang disubsidi untuk jenis urea sebanyak 3,418 juta ton, SP-36 sebanyak 360 ribu ton, ZA sebanyak 800 ribu ton, NPK sebanyak 2 juta ton dan pupuk organik sebanyak 800 ribu ton (lihat tabel).

 

HET pupuk urea ditetapkan sebesar Rp 1.800 per kg, pupuk SP-36 Rp 2.000 per kg, pupuk ZA Rp 1.400 per kg, pupuk organik Rp 500 per kg. HET itu berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dengan kemasan 50 kg untuk pupuk urea, SP-36 dan ZA; kemasan 50 kg atau 20 kg untuk pupuk NPK dan pupuk organik.

 

Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

 

HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2014

 

 

Jenis Pupuk

 

 

Harga (Rp/kg)

 

 

Urea

 

 

1.800

 

 

SP-36

 

 

2.000

 

 

ZA

 

 

1.400

 

 

NPK

 

 

2.300

 

 

Organik

 

 

500

 

 

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi tersebut tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

 

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

 

Bila kebutuhan pupuk bersubsidi di lapangan terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

 

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162