Loading...

KETOK PALU IJIN USAHA PERKEBUNAN

15:42 WIB | Tuesday, 12-November-2013 | Sorotan | Penulis : Ahmad Soim

Setelah sempat tarik ulur, pemerintah akhirnya mengetok palu beleid ijin usaha perkebunan. Menteri Pertanian, Suswono pada 30 September lalu meneken Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan No. 98 Tahun 2013. 

 

Permentan tersebut merupakan revisi dari Permentan No. 26 Tahun 2007. Revisi Permentan mengenai ijin usaha perkebunan (IUP) ini memang berjalan alot. Bahkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) turun tangan membahas hal tersebut. Salahsatu yang menjadi tarik ulur adalah pembatasan kepemilikan lahan untuk kelompok usaha (holding company) hanya seluas 100 ribu ha.

Banyak alasan yang membuat pemerintah merevisi regulasi IUP tersebut. Dari hasil evaluasi selama berjalannya Permentan No. 26 Tahun 2007, ternyata pelaksanaan di lapangan banyak menimbulkan kendala. Pertama, beberapa ketentuan belum diatur secara tegas dan rinci, sehingga diartikan multitafsir oleh kalangan pengusaha. 

Kedua, pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 jo No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP yang diberikan bupati/walikota/gubernur banyak mengalami kendala.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan beralasan ada lima sebab mengapa pemerintah merevisi Permentan No. 26 Tahun 2007. Pertama, adanya pergeseran nilai di dalam maupun luar negeri. Kedua, peraturan perbentukan perkebunan yang bertentangan. 

Ketiga, lanjut mantan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi multitafsir karena semua pihak mengambil tafsir yang mementingkan dirinya sendiri. Keempat, kurang kooperatif terutama dari dasar hukum yang kurang transparan. Kelima, belum menunjukkan pada prospek keadilan. “Permentan No. 26 Tahun 2007 sudah tidak memadai lagi kalau diterapkan saat ini,” kata Rusman.

Dengan disahkan Permentan No. 98 Tahun 2013 mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Rusman berharap dapat menciptakan perkebunan yang berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, dan berkeadilan. Pada Permentan No. 26 Tahun 2007 terdapat 9 bab yang terdiri atas 46 pasal dan Permentan 98/2013 ditambah menjadi 11 bab yang di dalamnya terdapat 64 pasal. Bab yang ditambah mengenai rekomendasi teknis usaha perkebunan dan kewajiban perusahaan perkebunan.

 

Untuk informasi yang lebih lengkap baca EDISI CETAK TABLOID SINAR TANI (berlangganan Tabloid SINAR TANI.  SMS ke : 0813175

 

Editor : Ahmad Soim

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162