Loading...

Komisi IV DPR Apresiasi Langkah Ekspor dan WTP Kementan

21:59 WIB | Monday, 04-June-2018 | Nasional | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (kanan) saat membahas anggaran kerja Kementerian Pertanian di DPR RI, Senin (4/6)

Beragam capaian telah ditorehkan Kementerian Pertanian (Kementan) di semester pertama tahun 2018 ini, mulai dari ekspor komoditas strategis hingga diraihnya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi positif atas capaian tersebut juga datang dari Komisi IV DPR-RI saat Rapat Rencana Anggaran Kerja Kementerian/Lembaga, Senin (4/6).

 

Suasana rapat yang serius membahas anggaran kerja kemudian menjadi cair saat Komisi IV DPR RI melalui Ketua Komisi, Edhy Prabowo mengapresiasi capaian ekspor pangan dewasa ini. Dirinya mengutip data BPS yang menyebutkan nilai ekspor pertanian 2017 sebesar USD 33,1 miliar naik 24 persen dibandingkan ekspor 2016 sebesar USD 26,7 miliar. Demikian pula impor komoditas pertanan yang semakin menurun, kinerja 2017 ini diperoleh surplus USD 15,9 miliar atau naik 45,8 persen dibandingkan tahun 2016 surplus USD 10,9 miliar.

 

Tak hanya capaian ekspor, Edhy Prabowo juga menyoroti Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Penilaian ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel,” kata Edhy.

 

Berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan BPK RI, hingga 31 Desember 2017 dari 1.126 rekomendasi, sebanyak 973 rekomendasi atau 86,41% telah ditindaklanjuti, 9,86% belum ditindaklanjuti dan 3,73% tidak dapat ditindaklanjuti.  Keseluruhan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut mencakup audit laporan keuangan dan audit tujuan tertentu. "Ini adalah tahun ke dua setelah tahun 2016, Kementan mendapat WTP untuk pertama kalinya. Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama untuk kita pertahankan dan tingkatkan tradisi laporan keuangan yang baik," tutur Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

 

Anggaran Kerja

 

Terkait anggaran, Edhy menuturkan pihaknya telah menerima laporan serapan anggaran Kementan hingga 1 Juni 2018 mencapai Rp 4.981.808.585.003, (Rp 4,9 Trilliun) atau 20,83% dari pagu APBN 2018 Rp 23.864.457.712.000 (Rp 23 Trilliun). Karena itu, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian dapat meningkatkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2018.

 

DPR juga menyetujui pergeseran anggaran tahun 2018 di tiga direktorat. Pertama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) yang awalnya Rp 6.486.964.351.000 (Rp 6,4 trilliun) menjadi Rp 6.682.058.351.000 (Rp 6,6 trilliun). Kedua, Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti) yang semula Rp 1.355.950.000 (Rp 1,35 trilliun) menjadi Rp 1.255.960.980.000 (Rp 1,25 trilliun). Ketiga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan awalnya Rp 2.114.282.476.000 (Rp 2,11 trilliun) menjadi Rp 2.019.188.476.000 (Rp 2,09 trilliun).

 

Tak hanya itu, DPR RI juga menerima penjelasan mengenai pagu indikatif APBN Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2019 sebesar Rp 21.067.641.815.000 (Rp 21,067 trilliun). "Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan pagu subsidi pupuk pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 34.801.875.644.240 (Rp 34,801 trilliun) atau setara dengan 10,055 juta ton. DPR menerima penjelasan atas usulan Pagu Subsidi benih pada anggaran 2019 sebesar Rp 1.020.800.000.000 (Rp 1,020 trilliun)" imbuhnya.(tia/gsh)

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162