Loading...

Korporasi Pertanian Dibentuk, Lumbung Pangan Bukan Mimpi

11:30 WIB | Tuesday, 10-July-2018 | Suara Tani | Penulis : Clara Agustin

Senior Expatriarte Tech-Cooperation Aspac FAO-UN, Ratno Soetjiptadie (tengah, berkacamata)

Hingga kini, tanaman pangan yang diharapkan menjadi leading pertanian masih memiliki banyak masalah. Tetapi dengan adanya korporasi pertanian, permasalahan subsektor tanaman pangan bisa diatasi dan keinginan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 bukan mimpi semata.

 

Seperti yang diusulkan Senior Expatriarte Tech-Cooperation Aspac FAO-UN, Ratno Soetjiptadie dalam saat Diskusi Terbatas Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) ‘Produktivitas vs Importasi, Ada Apa?’ di Jakarta, Senin (9/7). Menurutnya, dalam korporasi pertanian petani tidak bekerja melainkan sebagai pemilik lahan yang usahanya dijalankan oleh manager. “Ini seperti di Australia. Jadi petani itu tidak menggarap lahannya, melainkan dia hanya sebagai pemilik lahan. Lalu yang menjalankan usaha taninya adalah managernya. Jadi bentuknya seperti perusahaan,” usulnya.

 

Salah satu contoh korporasi warisan masa lalu (penjajahan masa Belanda) yang bisa ditiru adalah perkebunan dalam bentuk PT Perkebunan Nusantara (PT PN). Warisan berupa perkebunan, tetap terjaga hingga saat ini. Apalagi hasilnya sudah menembus ekspor ke berbagai negara. "Pola usaha tani yang dijalankan oleh PT PN ini dapat disebut dengan korporasi pertanian," tuturnya.

 

Ratno kembali menceritakan, bentuk korporasi pertanian untuk tanaman pangan sebenarnya sudah dibentuk di  Papua, tepatnya di Merauke. Walaupun korporasi pertanian tanaman pangan di Papua ini baru berjalan, tetap saja dapat menguntungkan para petuni di sana. Apalagi kepemilikan lahan petani di Papua tergolong luas. “Kalau di Jawa kepemilikan lahan petani hanya 0,8 ha per KK saja, itu pun kebanyakan petani penggarap. Sedangkan di Papua, kepemilikan lahan petani mencapai 11 ribu ha per KK,” jelasnya.

 

Ratno memaparkan untuk membentuk korporasi pertanian tanaman pangan, kunci utamanya adalah kelembagaan petani. Jadi petani tidak berjalan sendiri, melainkan berkelompok membentuk kelembagaan petani agar kuat di mata hukum.

 

“Sekarang ini kebanyakan petani tanaman pangan di kita itu berjalan sendiri-sendiri, walaupun sebagian sudah berbentuk kelompok. Dengan petani  bersatu membentuk kelembagaan, akan kuat di mata hukum. Tidak ada lagi yang namanya permasalahan seperti konversi lahan atau kesulitan mendapatkan benih/pupuk. Semua berjalan dengan baik,” ungkap Ratno.

 

Setelah membentuk kelembagaan petani, langkah selanjutnya adalah beralih ke pertanian modern yang ditandai dengan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

 

Ratno menceritakan bahwa pertanian di Thailand dan Vietnam saja petaninya sudah beralih ke alsintan karena kedua negara tersebut sudah sadar bahwa tidak dapat lagi mengandalkan pertanian yang masih berbasis tradisional. “Okelah sekarang garap lahan di kita kebanyakan sudah menggunakan traktor. Tapi untuk menebar pupuk atau pestisida, kita masih manual. Kalau di negara-negara yang sudah full teknologi, menggunakan pesawat,” terangnya.

 

Bukan hanya itu, masalah tanah pun harus diperhatikan. Ratno mengatakan bahwa kesuburan lahan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa memang sudah sangat memprihatinkan akibat penggunaan pestisida yang sudah diambang batas wajar.

 

“Saya ambil contoh di Banten. Kalau kita lihat, itu padi luar biasa hijau. Begitu dicabut, ternyata akarnya tidak ada. Ini memanandakan tanahnya sudah rusak. Sudah tidak ada lagi unsur haranya. Kalau dengan membentuk korporasi pertanian, kerusakan tanah ini dapat teratasi,” jelasnya.

 

Makanya dengan membentuk korporasi pertanian, khususnya di tanaman pangan segala permasalahan yang selama ini dihadapi dapat lambat-laun dapat teratasi. Bentuk kelembagaan petani, beralih ke pertanian modern, dan penggunaan pestisida secara bijak, menjadi jalan yang harus dijalankan untuk mencapai swasembada pangan.

 

“Bentuk korporasi pertanian di tanaman pangan menjadi solusi jitu untuk mencapai cita-cita bangsa, swasembada pangan. Karena mampu membentuk pertanian yang berkelanjutan. Dengan adanya pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan, cita-cita utama Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dapat tercapai dengan mudah,” pungkas Ratno. Cla  

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162