Loading...

Langkah Jokowi Menyejahterakan Petani

09:49 WIB | Monday, 02-February-2015 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Untuk mencapai peningkatan produksi pangan tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo menaikkan anggaran subsidi pupuk tahun 2015 menjadi Rp 35,7 triliun dari Rp 21,05 triliun pada tahun lalu. Peningkatan anggaran subsidi pupuk ini untuk: 1)  menambah volume pupuk yang disubsidi dari 7,78 juta ton menjadi 9,5 juta ton, 2) membayar kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk dan 3) membayar  kurang bayar subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya.   

 

Besarnya anggaran dana untuk subsidi pupuk ini akan menurunkan beban biaya produksi dan meningkatkan produktivitas pangan di tingkat petani, sehingga pendapatan mereka bisa meningkat.

 

Lebih dari itu, kenaikan subsidi pupuk ini menunjukkan keseriusan upaya pemerintah untuk membangun kedaulatan pangan yang menjadi komponen ke-7 dari Nawacita Kabinet Kerja. Kedaulatan pangan di sini diartikan sebagai kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang dicirikan  tiga hal. Pertama, ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri. Kedua, pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri. Ketiga, mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

 

Melindungi dan menyejahterakan petani telah dijadikan ciri dalam kedaulatan pangan yang diidamkan pemerintahan Joko Widodo. Upaya ini di antaranya dilakukan dengan memberdayakan petani untuk ikut menjadi penangkar benih dengan membangun desa mandiri benih, subsidi sarana produksi, meningkatkan produktivitas dan indek pertanaman, juga dengan  membangun infrastrukturnya.

 

Hal lain yang juga menjadi fokus dari Kementerian Pertanian untuk menyejahterakan petani adalah pembenahan sistem, programa dan SDM penyuluhan, termasuk melibatkan tenaga Babinsa dari TNI.

 

Yang harus dipegang teguh Pemerintahan Jokowi adalah kegiatan dan sistem penyuluhan selain diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, sudah seharusnya juga diupayakan untuk menyejahterakan keluarga petani. Karena kesejahteraan petani adalah ciri yang sudah ditetapkan untuk kedaulatan pangan Kebinet Kerja.

 

Dengan melihat kepemilikan lahan sawah petani yang rata-rata hanya 0,3 ha, maka Kementan selain berupaya mengurangi biaya produksi (dengan pemberian subsidi pupuk juga benih) dan meningkatkan produktivitasnya, maka juga perlu melakukan penyuluhan keluarga tani agar bisa menambah pendapatan di luar usaha tani pangan, misalnya pemberdayaan usaha di kalangan rumah tangga petani pangan. Misalnya usaha olahan pangan, tumpang sari, pertanian terintegrasi dengan ternak atau horti,  kerajinan tangan atau lainnya.

 

 Kepada para petani pangan yang lahannya sempit diberikan bantuan modal untuk menambah pendapatan keluarganya yang disertai dengan bimbingan dan pemberdayaan penyuluh. Kekurangan jumlah penyuluh di lapangan untuk melaksanakan program ini bisa dilibatkan petani-petani maju yang mereka telah berhasil meraih kesejahteraan meski lahannya sempit. Pilihan usahanya tentu disesuaikan dengan kondisi desa setempat. Para penyuluh lah yang ditugasi untuk mengkonkritkan misi ini di tingkat desa.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162