Loading...

Lembaran Baru Penyuluhan

10:23 WIB | Monday, 17-March-2014 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Penyuluhan pertanian boleh jadi akan memasuki lembaran baru. Sebuah kesepakatan-kesepakatan untuk keterpaduan program sudah dilakukan di antara Eselon I Teknis di Kementerian Pertanian dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, untuk memadukan program-program teknis dengan kegiatan penyuluhan. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membumikan keterpaduan program teknis dengan penyuluhan itu tengah dirancang. Dengan SOP itu diharapkan terjadi keterpaduan program teknis di dinas dengan badan pelaksana penyuluhan yang ada di kabupaten.

 

Kehadiran SOP-SOP yang memadukan kegiatan teknis dengan penyuluhan dari pusat hingga di tingkat kabupaten inilah yang boleh jadi menjadi babak baru penyuluhan pertanian di Indonesia. Keterpaduan atau integrasi program teknis dan penyuluhan seperti ini pernah terjadi era Bimas (Bimbingan Massal) yang digerakkan oleh birokrasi dari pusat hingga ke daerah. Bimas telah berhasil menghadirkan teknologi, sarana dan prasarana produksi pertanian, pembiayaan, penyuluhan, kebijakan dan lainnya di tingkat usaha tani.

 

Puncak keberhasilannya dicapai pada tahun 1984. Waktu itu, Indonesia dinyatakan oleh Badan Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) sebagai negara yang sudah berswasembada beras. Di era itu, penyuluhan pertanian menjadi kegiatan sentral di tingkat usaha tani mengantarkan teknologi dan menginformasikan sarana produksi pertanian kepada para petani di perdesaan. Mereka dibekali dengan segudang teknologi dan lainnya yang disiapkan dan didukung pendanaannya dari pemerintah pusat. Bahkan para penyuluh difasilitasi dengan mobil hartop yang pada era itu belum ada duanya baik di instansi pemerintah lainnya maupun perusahaan swasta penyedia sarana produksi pertanian. Profesi penyuluh begitu membanggakan.

 

Pada era tahun 1990-an keterpaduan program Bimas itu mulai mengalami re-orientasi dengan munculnya konsep perubahan penyelenggaraan tata pemerintah dari sentralisasi menjadi otonomi daerah. Kegiatan penyuluhan pertanian termasuk yang awal-awal di-otonomkan. Bersamaan dengan proses penyerahan urusan penyuluhan pertanian ke daerah, akhirnya Bimas dibubarkan diganti dengan institusi baru yakni Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang fungsi dan perannya berbeda sama sekali dengan Bimas.

 

Dampak dari mengotonomkan urusan pertanian dan pangan adalah kegiatan penyuluhan dan penghantaran sarana produksi pertanian juga pembiayaan berjalan tersekat-sekat birokrasi dan institusinya masing-masing. Penyuluhan dikelola oleh lembaga tersendiri yang terpisah dengan kegiatan teknis di dinas. Hal ini masih terjadi saat ini meski sudah ada UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

 

Kita berharap stagnasi kegiatan penghantaran teknologi, sarana produksi, pembiayaan, penyuluhan dan lainnya untuk meningkatkan produksi dan mutu produk-produk pertanian serta demi kesejahteraan petaninya sudah bisa dicairkan dengan munculnya SOP-SOP yang memadukan kegiatan yang dulu dilakukan Bimas. Bedanya dengan Bimas, SOP-SOP itu bukan lagi hanya untuk tanaman padi, tapi untuk seluruh komoditi pertanian termasuk hortikultura dan peternakan.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Editor : Julianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162