Loading...

Menata Kedaulatan Pangan di Perbatasan

09:59 WIB | Monday, 31-October-2016 | Nusantara | Penulis : Kontributor

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana, serta kondisi sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas.

 

Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan.

 

Pembangunan di wilayah perbatasan perlu memperhatikan batas wilayah dengan negara lain. Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia; (2) Papua Nugini; dan (3) Timor Leste.  

 

Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, yang sebagian besar masih bertumpu pada sektor pertanian dengan tanah yang gersang dan iklim yang tidak bersahabat.

 

Sulit rasanya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan disebabkan berbagai masalah seperti minimnya pembangunan pada fasilitas publik seperti akses jalan, jembatan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta keadaan ekonomi yang masih rendah. Hal ini karena kegiatan ekonomi penduduk lokal bergantung pada pertanian dengan produktivitas rendah, akses pasar dan teknologi sangat terbatas.

 

Sebelum lebih jauh membahas kedaulatan pangan di wilayah perbatasan, maka perlu diperhatikan beberapa wilayah/kabupaten yang berbatasan darat dengan negara lain seperti, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia.

 

Potensi pertanian yang bisa dikembangkan pada tiga provinsi perbatasan tersebut memiliki jumlah luas lahan sebesar 217,0 ribu ha dan beban jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sebesar 72,1 ribu orang pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2014 luas lahan sawah mengalami penurunan menjadi 192,5 ribu ha diikuti penurunan jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian menjadi 62,5 ribu orang.

 

Luas lahan dan jumlah penduduk miskin tersebut tersebar di beberapa kabupaten yaitu: Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau,dan  Sintang (Provinsi Kalimantan Barat). Kabupaten Kutai Barat, (Provinsi Kalimantan Timur).  Kabupaten Malinau, Nunukan (Provinsi Kamintan Utara).

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162