Loading...

Merdeka = Sejahteralah Petani Indonesia!

12:11 WIB | Tuesday, 19-August-2014 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Oleh : Entang Sastraatmadja

 

Bukan hanya Indonesia yang mendambakan rakyatnya dapat hidup layak dan sejahtera. Bangsa-bangsa lain pun sepemikiran bahwa kesejahteraan haruslah dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata di lapangan. Sejahtera adalah sebuah suasana yang dirasakan oleh anak bangsa, di mana pada kondisi sejahtera itulah segala macam problema lahir bathin manusia terselesaikan. Itu sebabnya, mengapa banyak perencana pembangunan yang dengan sengaja merancang tumbuhnya "negara kesejahteraan".

 

Bangsa yang sejahtera, kini tampil menjadi harapan seluruh pemerintahan di muka bumi. Tidak ada satu pun negara yang mendambakan rakyatnya hidup dalam lautan kemiskinan. Akan tetapi, perlu dicatat, upaya melahirkan masyarakat sejahtera bukanlah suasana yang cukup mudah untuk diraih. Mensejahterakan rakyat tidak segampang kita membolak-balik telapak tangan. Sebab, di samping perlunya kemauan politik yang kuat dari pemerintah, juga dibutuhkan adanya terobosan cerdas, yang benar-benar mampu mempercepat terwujudnya cita-cita pembangunan ke arah yang diinginkan.

 

"Sejahtera Indonesia untuk Semua", pada intinya merupakan spirit perjuangan yang harus melekat dalam nurani setiap warga bangsa. Tekad semacam ini, bukan hanya tercatat dalam kebijakan, strategi dan program yang dirumuskan pemerintah, tapi juga harus dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, sehingga mereka memiliki persepsi yang sama terhadap semangat yang disampaikan di atas. Dalam hal ini, budaya adiluhung silih asah, silih asih dan silih asuh menjadi sebuah kebutuhan yang utama dalam melahirkan Indonesia yang sejahtera.

 

Di sisi lain, tidak ada satu aturan pun yang melarang petani untuk hidup sejahtera. Konstitusi kita secara tegas menyatakan kesejahteraan itu adalah milik dan hak seluruh anak bangsa. Suasana hidup sejahtera, bukan hanya kepunyaan para konglomerat. Bukan juga cuma dapat dinikmati oleh kerabatnya para pejabat. Namun yang namanya kaum tani, buruh, nelayan dan kalangan miskin lainnya pun berhak untuk mendapatkannya. Secara konstitusi, hal itu tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Alenia ke 4 yang berbunyi : "memajukan kesejahteraan umum", dan bukan kesejahteraan orang per orang, keluarga maupun golongan.

 

Hak petani untuk hidup sejahtera, seharusnya dipahami sebagai sebuah cita-cita negara dan bangsa. Oleh karena itu, siapa pun di antara kita yang diberi amanah untuk mengelola negeri dan rakyat tercinta, dalam nuraninya senantiasa harus tertanam semangat untuk memuliakan petani, yang tercermin dari semakin membaiknya kesejahteraan petani itu sendiri.

Kemauan politik untuk mensejahterakan petani, secara konsepsi dapat dilihat dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yang salah satunya berbunyi "peningkatan kesejahteraan petani", di samping pencapaian swasembada, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan diversifikasi pangan. Dalam tataran konsep, pemerintah sendiri memang tidak main-main dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu, bagaimana dengan tataran operasionalnya? Inilah yang perlu pemikiran lebih dalam. Yang jelas, fakta menunjukkan, antara harapan dan kenyataan untuk menciptakan "petani sejahtera", ibarat langit dan bumi.

 

Dari sisi regulasi setingkat undang-undang, baru dalam beberapa tahun terakhir saja, pemerintah memandang penting untuk melahirkannya. Sebelumnya, tidak jelas bagaimana pemerintah melakukan "perlindungan" dan "pemberdayaan" terhadap petani. Untuk itu, sekalipun dalam perjalanan pembuatan undang-undang ini terekam banyak masalah yang menghadang, namun dengan berbagai "tekanan", ujung-ujungnya regulasi tentang petani ini, dalam beberapa bulan ke depan bakal menjadi kenyataan. Tinggal bagaimana regulasi ini kita dampingi, kita kawal, kita awasi dan kita amankan pengejawantahannya.

 

Tertariknya pemerintah untuk mulai memperhatikan petani, tentu bukan karena yang menjadi presiden adalah jebolan dari perguruan tinggi pertanian. Mestinya, siapapun yang terpilih sebagai presiden, dirinya harus memiliki keyakinan dan kesungguhan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Suka ataupun tidak, Presiden Indonesia harus pro petani. Presiden terpilih adalah orang pertama di Indonesia seharusnya paham betul soal nasib dan kehidupan petani, agar Sang Presiden bisa menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162