Loading...

Mulai 2017, Pemerintah Siapkan Anggaran Kembangkan Mina Padi

16:57 WIB | Friday, 04-November-2016 | Pangan, Komoditi | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengalokasikan anggaran  untuk membangun mina padi sekitar 4 ribu hektar (ha) pada 2017. Kementan juga siap bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanakannya.

 

Saat Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di Boyolali, beberapa waktu lalu, Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi lokasi mina padi. Bahkan Presiden sempat panen ikan di lokasi mina padi.

 

Mina padi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan (combined farming) yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya ikan air tawar. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas sekaligus.

 

“Mina padi bagus untuk meningkatkan pendapatan petani. Kami juga mendapat contoh mina padi di beberapa tempat,” kata Direktur Budidaya Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Nandang Sunandar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Secara historis, menurut Nandang, mina padi sudah menjadi budaya bertanam padi di beberapa tempat di Indonesia seperti Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Di tempat-tempat tersebut budaya masyarakatnya memlihara ikan di sawah.

 

“Jadi kalau kita kembangkan, secara historis itu juga merupakan salah satu karakter bertani masyarakat Indonesia,” katanya. Dari sisi ekonomi, lanjut Nandang, petani mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Terlebih jika terletak di sentra ikan seperti Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bandung ada keramba apung.

 

Nandang mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran pada tahun depan untuk pengembangan mina padi dengan anggaran 4 ribu ha di seluruh Indonesia. Namun masih menggunakan cara yang konvensial, sehingga tidak mengganggu luas tanam yang sudah ada. Karena itu program ini akan dilakukan di beberapa provinsi terpilih yang memang secara historis memiliki budaya mina padi. “Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk yang tidak memiliki historis budaya mina padi,” ujarnya.

 

Nandang mengatakan, Kementan akan menawarkan pada beberapa daerah yang ditunjuk untuk pengaturan pendistribusian di kabupatennya yang dilakukan sendiri. Yang pasti provinsi yang banyak air dan irigasi teknis seperti Jabar, Jateng, Jawa Timur (Jatim), NTB, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Barat (Sumbar). “Untuk daerah yang lainnya nanti dilihat kembali lokasinya,” ujarnya.

 

Kementan akan mengkoordinasikan dengan dinas provinsi yang mau mengambil program tersebut. Untuk kelangan petaninya, Nandang mengatakan, bisa disiasati dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani melalui pembinaan dan pelatihan dari penyuluh. Tia

 

 

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162