Loading...

Optimalisasi Penyuluh sebagai Pendamping Petani

17:12 WIB | Wednesday, 10-June-2015 | Mimbar Penyuluhan | Penulis : Clara Agustin

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Senin (1/6) lalu mendapatkan ‘bapak’ baru. Setelah proses seleksi yang ketat, akhirnya Pending Dadih Permana mendapat amanah baru menggantikan Winny Dian Wibawa sebagai Kepala BPPSDMP.

 

Sebelumnya Pending Dadih adalah Direktur Pasca Panen dan Plt Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan. Menggawangi penyuluhan bagi Dadih bukan hal baru. Sebab dia pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian di Nusa Tenggara Barat.

 

Meski telah banyak makan asam garam pertanian, namun Dadih mengakui, sejak adanya peraturan otonomi daerah kendala utama dalam penyuluhan adalah koordinasi. Sebab, penyuluh bukan lagi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan daerah. “Yang menjadi kendala saat ini adalah antara penyuluh pusat dan daerah koordinasinya kurang,” katanya.

 

Empat Point

 

Dia menjelaskan, ke depan ada empat point program Badan PPSDMP. Pertama, optimalisasi peran penyuluh dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dan WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian).

 

Mengapa optimalisasi penyuluh menjadi utama? Pending mengatakan, dengan program pemerintah saat ini adalah swasembada pangan selama tiga tahun, maka yang menjadi tolak ukur keberhasilan salah satunya penyuluhan. Karena itu, agar penyuluh berkinerja baik dalam mengawal program swasembada, perannya harus dimaksimalkan, terutama di BP3K dan WKPP.

 

Bagaimana mendongkrak kapasitas BP3K? Dadih mengatakan, dengan cara temu teknis penyuluhan tingkat kecamatan, percontohan/demplot, pelatihan, kunjungan dan supervise, rembug tani kecamatan dan farmers field day. Selain itu, penyusunan rencana kerja di tingkat kecamatan, pemberdayaan kelompok tani, penumbuhan penyuluhan swadaya, dan penyusunan serta penyebaran media informasi spesifik lokasi di BP3K.

 

Point kedua adalah peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat. Para penyuluh yang terjun ke lapangan tentu harus mendapat pelatihan dan pembinaan. Karena itu, harus memaksimalkan peran balai diklat dalam melatih penyuluh pertanian agar dapat bekerja sesuai dengan apa kebutuhan lapangan.

 

Point ketiga, revitalisasi STPP (Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian) dan SMK-PP dan sertifikasi profesi pertanian. Peran STPP dan SMK-PP sangat berguna bagi petani. Sebab, pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah tersebut  dibina untuk dapat membangun pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik.

 

Selain itu, pemberian sertifikasi profesi pertanian tentu saja menjadi hal yang sangat penting. Sebab, adanya sertifikasi memberikan nilai lebih bagi pelaku profesi pertanian, sehingga lebih dihargai. “Jadi sekarang, dibutuhkan adanya perbaikan di STPP dan SMK-PP agar ke depannya lebih baik dan dapat bermanfaat bagi pertanian Indonesia. Selain itu, sertifikasi profesi pertanian menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja para pelaku profesi pertanian,” tuturnya.

 

Point terakhir adalah pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Sistem administrasi dan manajemen yang diciptakan harus transparan bagi seluruh pelaku pertanian. Dengan begitu tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, harus akuntabel agar memudahkan dalam penerapannya di lapangan.

 

Strategi BPPSDMP

 

Strategi apa yang dilakukan BPPSDMP selama 2015-2019? Dadih menjelaskan strategi yang dilakukan di pusat terbagi ke dalam tiga kegiatan, yakni, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Untuk penyuluhan dengan cara penguatan BP3K, pemberdayaan penyuluh (PNS, THL, dan swadaya), pemberdayaan petani (Poktan, Gapoktan, dan BUMP), pengembangan materi dan informasi pertanian, dan penguatan program serta pengembangan kerjasama.

 

Pendidikan dengan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan SKKNI dan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian, dan peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian.

 

Pelatihan melalui, standarisasi mutu layanan kediklatan, peningkatan sarana UPT pelatihan, pemberdayaan tempat pelatihan (P4S, BP3K, dan SMK-PP) sebagi ujung tombak pelayanan diklat, peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan, dan pemantapam sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. “Hasil dari kesepakatan yang diajukan oleh BPPSDMP terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu penyuluhan, pendidikan menengah dan pelatihan,” katanya.

 

Untuk penyuluhan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas di 545 kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas 5.538 BP3K, BOP bagi 45.680 penyuluh Pertanian PNS dan THLTB-PP serta honor bagi 20.259 THLTB-PP.

 

Selain itu ungkap Dadih, penumbuhan dan pengembangan 16.000 penyuluh swadaya dan 7.220 kelembagaan ekonomi petani, dan pendampingan penyuluh pertanian di 24.000 lokasi sentra pangan. Pendidikan menengah dengan memfasilitasi generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP sebanyak 18.614 orang.

 

Pelatihan dengan memberikan diklat teknis mendukung peningkatan produksi 7 komoditas (padi, jagung, kedelai, gula, sapi, bawang merah dan cabai merah) serta bio energi bagi 28.700 aparatur dan 22.900 non aparatur, diklat manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi 2.220 orang aparatur, diklat fungsional dasar RHP bagi 1.620 orang aparatur, dan diklat profesi berbasis kompetensi bagi 3.000 orang.

 

Jadi kata Dadih, kegiatan yang harus dilaksanakan adalah memastikan sasaran tanam dan panen agar terjabarkan sampai tingkat desa melalui sinergi dengan dinas terkait, melaksanakan yang sudah ditargetkan. Penyuluh juga harus melaporkan kegiatan terutama Upsus setiap minggu agar menjadi indikator kinerja kelembagaan penyuluhan, melaksanakan kontrak kinerja penyuluh, dan memastikan bahwa semuanya dapat terkawal dengan baik oleh para penyuluh.

 

Untuk Upsus swasembada pangan, kegiatan yang dilakukan BPPSDMP adalah peningkatan kapasitas BP3K, pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi tujuh komoditas, pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya, diklat teknis (PNS dan THL), diklat metodelogi penyuluhan bagi penyuluh swadaya, diklat teknis Babisna, pemberdayaan P4S, serta pendampingan mahasiswa dan dosen. Cla/Yul

 

 

 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 2015-2019

 

 

 

 

Program/Sasaran Strategis

 

 

IKU

 

 

Target

 

 

 

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

“Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian”

 

 

1

 

 

Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani

 

 

 

 

 

 

 

  1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit).

 

 

17.808

 

 

31.220

 

 

32.250

 

 

32.350

 

 

32.700

 

 

 

  1. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit).

 

 

4.132

 

 

5.538

 

 

5.638

 

 

5.650

 

 

5.750

 

 

 

  1. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang).

 

 

48.608

 

 

58.860

 

 

59.060

 

 

59.360

 

 

59.860

 

 

2

 

 

Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur

 

 

 

  1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi.

 

 

5.065

 

 

5.100

 

 

5.150

 

 

5.200

 

 

5.250

 

 

 

  1. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang).

 

 

2.475

 

 

3.225

 

 

3.225

 

 

3.225

 

 

3.225

 

 

3

 

 

Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian.

 

 

 

  1. Jumlah aparatur dan non-aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang).

 

 

25.760

 

 

44.340

 

 

45.227

 

 

46.131

 

 

47.054

 

 

 

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162