Loading...

Penyaluran Pupuk Subsidi Luwes

12:38 WIB | Tuesday, 12-August-2014 | Sarana & Prasarana, Non Komoditi | Penulis : Julianto

Pemerintah memberikan keluwesan dalam penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya membuka kesempatan untuk realokasi pupuk subsidi antar wilayah. Hal ini guna mengantisipasi kelangkaan pupuk yang terjadi di sentra produksi pertanian.

 

Demikian diungkapkan Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Muhlizar Sarwani kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu. "Dalam hal terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor," katanya.

 

Namun demikian realokasi tersebut harus sesuai aturan. Untuk realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota oleh kepala dinas pertanian. Sedangkan untuk realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi oleh kepala dinas pertanian provinsi. Adapun realokasi antar provinsi oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

 

Sementara ungkap Muhlizar, jika alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) pada bulan berjalan tidak mencukupi dapat disalurkan dari sisa alokasi bulan sebelumnya. "Bisa juga berasal dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi satu tahun," ujarnya.

 

Agar alokasi pupuk subsidi tersebut tidak menyimpang, ungkap Muhlizar, pemerintah sudah membuat mekanisme pengawasan pupuk. Dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Anggota KP3 terdiri dari unsur Pemda, dinas terkait, termasuk penyuluh pertanian dan aparat penegak hukum.

 

Pemerintah juga telah mereformulasi susunan keanggotaan KP3. Jika sebelumnya di tingkat lapangan hanya ada petugas atau pelaksana pengawasan, kini selain tim pengawas juga ada tim verifikasi. "Saat ini kami sedang memverifikasi dan validasi serapan pupuk di 16 provinsi. Kita inginkan penyaluran pupuk benar-benar lancar sampai ke petani," katanya.

 

Alokasi Subsidi Pupuk

 

Lebih lanjut Muhlizar mengungkapkan, berdasarkan Rakor dengan Dinas Pertanian Provinsi pada akhir Juli 2013, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2014 sebanyak 13,19 juta ton. Namun mencermati perkembangan realisasi penyaluran pupuk, serta dukungan terhadap target capaian produksi komoditas pertanian, volume pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2014 diusulkan sebanyak 9,55 juta ton.

 

“Karena alokasi anggaran yang tersedia hanya Rp 18,04 triliun, jumlah subsidi pupuk yang dapat tersedia hanya 7,778 juta ton,” katanya. Perhitungan tersebut dengan asumsi menggunakan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi tahun 2012 sesuai hasil audit BPK dan HET (Harga Eceran Tertinggi) tetap.

 

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari pupuk urea sebanyak 3,418 juta ton, SP-36 760 ribu ton, ZA 800 ribu ton, NPK 2 juta ton dan organik 800 ribu ton. Volume pupuk tersebut juga tersebar untuk komoditi tanaman pangan sebanyak 5.474.555 ton, hortikultura 555.864 ton, perkebunan 1.381.643 ton, peternakan 209.075 ton dan perikanan budidaya 156.863 ton.

 

Muhlizar menganggap, jumlah tersebut masih kurang. Kalkulasi pemerintah jumlah alokasi pupuk subsidi tersebut akan habis pada Oktober, sehingga pada musim tanam November-Desember harus ada alokasi lagi. Padahal periode tersebut petani tengah memulai tanam. Realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga Juni sudah sebanyak 4.576.850 ton.

 

Pada 19 Mei lalu, sudah ada pertemuan dengan DPR untuk merevisi kembali alokasi pupuk agar bisa kembali ke angka 9,55 juta ton. Bahkan pada Raker 16 Juni dengan Menteri Pertanian sudah disimpulkan anggota dewan mendukung revisi Peraturan Menteri Pertanian untuk menyesuaikan volume pupuk subsidi. “Tambahan anggaran nantinya akan diambil dari APBNP. Tapi nilainya memang belum disebutkan berapa,” ujarnya.

 

Namun demikian lanjut Muhlizar, dalam penyaluran tambahan pupuk subsidi tersebut, DPR RI meminta pemerintah membuat persyaratan lebih rinci. Selain RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), juga sasaran tanam dan luas baku sawah. “Selama ini usulan kebutuhan pupuk dari daerah hanya berdasarkan RDKK, tanpa mencantumkan luas tanam,” kata dia. Yul

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162