Loading...

Penyuluh Pertanian Lapangan Kangen Pembinaan Langsung dari Pusat

09:19 WIB | Thursday, 19-April-2018 | Kabar Penas KTNA XV 2017, Suara Tani | Penulis : Ahmad Soim

Para Penyuluh Pertanian Lapangan terharu dan sangat senang bisa mendapatkan pembinaan langsung dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pusat. Mereka berharap pembinaan seperti ini lebih diperkuat untuk memberikan semangat PPL di daerah bekerja lebih optimal bersama petani.

 

Kepala Bidang Penyuluhan Zahron Helmy saat memberikan penyuluhan sosialisasi tentang indikator kinerja utama penyuluhan pertanian mengatakan kalau PPL bangkit maka petani sejahtera. 

 

Sosialisasi ini dilakukan kepada 7 KJF, 3 orang petugas dan penyuluh provinsi, 8 koordinator penyuluh kecamatan se kabupaten Lampung Tengah dan 6 orang pengelola BUMP PT Agro Nenas Cipta Sejahtera. Ikut hadir di sini dinas pertanian Kab. Lampung Tengah. 

 

Sosialisasi dilaksanakan di sekretariat BUMP PT Agro Nenas Cipta Sejahtera dengan materi sosialisasi meliputi penerapan sistem pertanian terpadu, penilaian kelas kemampuan kelompoktani serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Petani. Para peserta sangat antusias mengikuti acara tersebut dengan ditunjukkan hampir seluruh peserta terlibat aktif dalam diskusi. 

 

Forum ini sangat jarang terjadi kata kepala bidang penyuluhan dinas pertanian kabupaten dalam memoderasi pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bukti bahwa penyuluh lapangan haus akan bimbingan dan pembinaan langsung dari pusat. Demikian disampaikan kabid penyuluhan dinas pertanian Kabupaten Lampung Tengah.

 

Indikator kinerja utama penerapan sistem pertanian terpadu tahun 2018 harus dilakukan minimal oleh 90% petani, kenaikan kelas kelompoktani sebanyak 120.000 kelompoktani, dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani yang merupakan transformasi dari Gapoktan minimal sebanyak 50 unit, demikian disampaikan oleh kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pusat penyuluhan pertanian, pada acara sosialisasi indikator kinerja utama Badan PPSDMP.

 

Selanjutnya dikatakan, untuk pencapaian target-target tersebut bukanlah hal sulit, mengingat pada umumnya kegiatan sistem pertanian terpadu sudah merupakan rutinitas petani dalam berusaha tani. Tidak mungkin ada petani yang hanya berusahatani hanya monokultur. Pada umumnya petani melakukan usahatani secara kombinasi antara tanaman dengan tanaman, tanaman dengan ternak atau pun tanaman dengan ikan dan ternak dengan ikan. Bahkan banyak petani yang sudah melakukan kombinasi dari ketiga usahatani tersebut yaitu tanaman dengan ternak dan ikan.

 

Permasalahannya yang perlu diperhatikan apakah petani tersebut sudah menerapkan 6 prinsip pengelolaan terpadu,? Yaitu meliputi pengelolaan tanaman terpadu, pengelolaan hama terpadu, pengelolaan hara terpadu, pengelolaan kelembaban terpadu, dan pengelolaan limbah terpadu, serta pengelolaan ternak terpadu. Dan apakah usahatani petani tersebut sudah mampu menghasilkan pangan, pakan, pupuk, dan biogas?. 

 

Inilah lanjutnya yang diperlukan sedikit pemikiran dan perhitungan dari penyuluh lapangan di dalam memberikan bobot nilai kepada petani dalam menerapkan sistem pertanian terpadu tesebut.

 

Jadi ditegaskan kembali oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan bahwa pada intinya, apabila petani sudah melakukan kombinasi usahatani dengan menerapkan 6 prinsip keterpaduan pengelolaan usahatani, dan memberikan hasil untuk pangan, pakan, pupuk dan biogas, maka dikatakan petani tersebut sudah menerapkan sistem pertanian terpadu. 

 

Kedua, intisari dari penerapan sistem pertanian terpadu tersebut adalah apabila dalam usahatani petani sudah semakin berkurang penggunaan input usahatani dari luar seperti semakin berkurangnya penggunaan pupuk an organik maupun penggunaan pestisida dengan dialihkan 100% kepada penggunaan pupuk organik maupun pengendalian hama dengan agen hayati, maka itulah penerapan sistem pertanian terpadu.

 

Pada penjelasan penilaian kelas kemampuan kelompoktani, kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan menegaskan bahwa perhitungan penilaian dititikberatkan kepada kenaikan skor.

 

Oleh sebab itu mulai sekarang penyuluh harus melakukan verifikasi dan validasi kelas kemampuan kelompoktani untuk dapat digunakan sebagai acuan atau baseline data kelas kemampuan kelompoktani sebelum dilakukan penilaian secara resmi pada bulan oktober-november yang menjadi tolok ukur kenaikan kelas ataupun peningkatan skor dalam pencapaian target dari IKU tersebut.

 

Pada penjelasan materi akhir sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan BUMP, dikatakan kabid penyelenggaraan, pada dasarnya sebagian besar Gapoktan bahkan juga Poktan, KUB, maupun KWT sudah berkekuatan hukum yaitu tercatat dalam akte notaris. 

 

Bahkan ada juga Poktan yang sudah berbentuk koperasi simpan pinjam. Namun sesungguhnya belum banyak yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi maupun perseroan terbatas. Oleh sebab itu dijelaskan oleh kabid penyelenggaraan, penyuluh harus mendampingi Gapoktan untuk didorong membentuk Badan Usaha Milik Petani yang berbadan hukum, apakah itu koperasi ataupun PT, dengan berbasiskan kawasan pertanian (agribisnis) agar usaha tani tersebut efektif dan efisien. 

 

Hal ini penting dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani dan Gapoktannya, agar menjadi tuan di lahan usahataninya sendiri. Selain itu juga dengan terbentuknya BUMP, akan lebih mudah bagi petani memperoleh akses permodalan, kemitraan, maupun dukungan dari pemerintah. ZH/Som

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162