Loading...

Penyuluhan adalah Garda Depan Negara

12:29 WIB | Wednesday, 23-April-2014 | Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Oleh: Winny Dian Wibawa - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

 

Penyuluhan adalah garda depan negara. Hal itu terkait dengan kedudukan SDM petani yang sangat penting bagi negara, khususnya sebagai penghasil pangan. Kalau Sumberdaya manusia (SDM) petani Indonesia tidak dibenahi, mereka akan sulit mengadopsi teknologi dan informasi baru yang sangat penting untuk menghasilkan pangan, juga berbagai produk pertanian. Bila ini terjadi, maka produksi pangan bisa stagnan bahkan menurun. Pangan sebagai pertahanan negara akan rapuh dan negara bergantung pada pangan impor.

 

Atas dasar pemikiran itu, maka kegiatan penyuluhan adalah pelayanan umum standar yang harus ada di daerah untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada para petani dan rakyat. Negara harus memastikan agar arus informasi, pendampingan dan pembinaan petani atau yang disebut penyuluhan dapat diperoleh dan dinikmati warganya, sampai produksi pangan cukup bahkan berlimpah.

 

Untuk memastikan kegiatan bisa berjalan dengan baik setidaknya ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian besar untuk dijalankan saat ini, yakni 1) koordinasi, 2) pelatihan-pelatihan penyuluh–petani, 3) sarana dan prasarana penyuluhan, 4) komitmen pemerintah pusat dan daerah. Bila keempat hal ini bisa dilakukan maka penyuluhan bisa bergeliat kembali.

 

Tentang koordinasi kegiatan penyuluhan, ada satu hal yang menarik dari yang terjadi di Jawa Barat, Gorontalo dan Sumatera Utara. Semua penyuluh, antara lain penyuluh pertanian, penyuluh hama tanaman (POPT), petugas inseminasi buatan dan lainnya sudah menyatu dalam kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau yang dulu disebut sebagai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di tingkat kecamatan. BPP telah menjadi rumah besar bagi penyuluh dan menjadi simpul koordinasi pembangunan pertanian, yakni memecahkan masalah pertanian di daerah, mencarikan solusinya dan membangun pertanian agar lebih baik.

 

Payung hukum untuk memuluskan koordinasi penyuluhan yakni Permentan No. 45 Tahun 2011 tentang “Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)” sedang kita revisi. Yang tadinya hanya untuk komoditas padi dengan P2BN, rencana diperluas untuk 7 komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah.

 

 Dalam Permentan revisi diharapkan Dinas Pertanian memiliki akses ke para penyuluh di BP3K. Siapapun bisa menggerakkan penyuluh. Kuncinya memang ada di BPP di tingkat kecamatan. Bila ada koordinator atau pejabat struktural di BPP tersebut dialah yang menjadi koordinator pembangunan pertanian di kecamatan tersebut. Namun bila tidak ada, maka Kepala Cabang Dinas (KCD) yang menjadi bagian dari Dinas Pertanian di kabupaten/kota yang mengkoordinasikan pembangunan pertanian di kecamatan tersebut. Bila ada beberapa KCD misalnya ada KCD Pertanian, KCD Peternakan, KCD Perikanan atau lainnya bisa disepakati di antara mereka untuk menjadi koordinatornya.

 

Kedua, untuk pelatihan buat penyuluh dan petani, kalau mengandalkan pada DIPA pusat dan dareah tidak akan selesai-selesai. Kita akan lakukan dua hal agar masalah pelatihan bisa selesai tahun ini. Dengan target: 1) seluruh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang jumlahnya sekitar 20 ribu orang sudah memiliki kompetensi dasar sebagai penyuluh; 2) pelatihan alih jenjang bagi penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pertama, kita patungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pusat dengan instansi diklat daerah. Kedua, pelatihan tidak harus dilakukan di balai diklat milik pusat, tapi diklat bisa dilakukan di kantor BPP. Awal mula munculnya BPP juga untuk pelatihan. Di BPP itu sudah ada bangunan dan aula yang bisa digunakan untuk pelatihan. Tenaga widayaiswara dari balai diklat kita mobilisasi ke daerah-daerah dengan melibatkan penyuluh dan peneliti yang ada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dosen STPP, tenaga fungsional dan lainnya. Kita akan petakan dulu siapa saja yang harus dilatih, jenis pelatihannya apa dan bagaimana kecukupan pelatihnya dan hal lain yang terkait agar rencana pelatihan ini bisa jalan. Model pelatihan ini jauh lebih murah daripada mereka dibawa ke balai balai diklat kita. Kita berusaha jemput bola. Untuk yang alih jenjang bisa gunakan balai diklat daerah. Kurikulumnya dari kita.

 

Tahap berikutnya bisa kita lakukan pelatihan kompetensi teknis untuk para penyuluh. Setidaknya ada tujuh kompetensi teknis komoditas yang bisa jadi prioritas pelatihan ini yakni padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah. Dengan kemampuan teknis itu, maka bila Eselon I teknis memiliki wilayah binaan komoditas tertentu, maka penyuluh di daerah itu kita latih teknis untuk komoditas tersebut. Mereka dilatih teknis terkait wilayah binaan itu termasuk penerapan GAP, GMP dan lainnya.

 

Ketiga tentang kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan. Situasi sekarang berubah, dengan adanya otonomi daerah tidak semua daerah peka terhadap urusan pertanian dan penyuluhan di wilayahnya. Sekarang kita berhadapan dengan banyak kabupaten dengan beragam kepekaannya. Kita sudah menempatkan DAK yang bisa digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana penyuluhan. Selama ini kesannya DAK pembangunan pertanian adalah milik dinas pertanian, padahal tidak, melainkan bisa juga digunakan untuk penyuluhan. Harus kita bangun kesadaran yang benar kepada para bupati dan dinas tentang hal ini.

 

Sarana pokok yang perlu dimiliki oleh penyuluh saat melakukan penyuluhan adalah soil tester (alat tes tanah), GPS, hand phone (HP) yang bisa photo dan mengakses data, mengirim data lewat email. Kita juga akan perjuangkan agar ada mobil penyuluhan di tingkat kabupaten. Mobilnya tidak harus besar, melainkan sesuai dengan fungsinya.

 

Kita benahi BPP. Kita uapayakan agar antara Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang ada di provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) yang ada di tingkat kabupaten/kota dan BPP yang ada di tingkat kecamatan rutin mengadakan pertemuan, setidaknya tiga kali dalam setahun untuk koordinasi dan pembuat data jejaring penyuluhan.

 

Khusus informasi teknis sebetulnya ada di BPTP. Selain ada peneliti, di BPTP juga ada penyuluh, merekalah yang mencoba membahasakan hasil penelitian untuk konsumsi penyuluh dan petani. Yakni dari informasi penelitian yang sudah dikaji terap, lalu dilakukan diseminasi. Diseminasinya bisa melalui media apapun seperti TV, radio, media cetak, termasuk demo kepada para petani. Tahap berikutnya agar petani mau menerapkan teknologinya adalah tugas para penyuluh. Supaya petani mau menerapkan teknologi itu adalah tantangan bagi penyuluh dan penyuluhan. Di sinilah penyuluh yang memegang peranan.

 

Prosesnya, Badan Litbang Pertanian atau Litbang lainnya punya teknologi lalu dikaji cocok atau tidaknya untuk petani di wilayah itu oleh BPTP. Bila cocok maka dibuat kaji terap dan demfarm. Setelah itu diseminasikan dan selanjutnya BPP mengupayakan agar teknologi baru ini bisa diterapkan oleh para petani.

 

Ke depan kita ingin penyuluh BPTP punya akses langsung ke BP3K. Idealnya satu kabupaten ada satu penyuluh yang ada di BPTP. Dialah yang menjadi jembatan penghubung antara peneliti dengan penyuluh. Penyuluh di BPTP adalah berada di bawah binaan Badan PPSDMP. Mereka juga dilatih oleh kita.

 

Keempat tentang komitmen pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah-daerah yang potensi pertaniannya tinggi kita harapkan pertama prioritas pembangunannya adalah di pertanian. Seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, mereka sudah memberikan komitmennya itu di antaranya dengan mengangkat THL, melengkapi sarana penyuluh, bantuan motor, membuatkan saung mitra untuk pertemuan penyuluh petani dan aktivitas lainnya.

 

Itu menunjukkan ada kepedulian dari pemerintah untuk kegiatan penyuluhan. Tetapi kan tidak semua seperti itu. Makanya hal seperti ini yang banyak kita gaungkan. Ketika kita berkunjung ke daerah bila daerahnya sudah perduli maka kita sampaikan terimakasih, yang belum kita minta dukungannya dan mengingatkan. Contoh di setiap daerah pasti dapat DAK, tolong juga dialokasikan untuk kegiatan sarana dan prasarana penyuluhan.

 

Untuk sertifikasi penyuluh masih saja ada yang salah kaprah, karena sertifikasi profesi adalah bentuk pengakuan bahwa penyuluh tersebut profesional dan dia bisa diakui dunia lain karena sertifikatnya itu. Jadi sertifikasi profesi tidak selalu diukur dengan tunjangan profesi, meskipun demikian kita terus memperjuangkannya. Ke depan juga akan dibuat kompetensi penyuluh berdasarkan komoditas. (Som/disarikan dari hasil wawancara)

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Editor : Julianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162