Loading...

PPMKP Kebanjiran Order Diklat CPNS Non Kementan

23:07 WIB | Monday, 05-February-2018 | Nusantara | Penulis : Julianto

 

 

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi tahun ini kebanjiran ‘order’ memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di luar Kementerian Pertanian.

 

Menurut Kepala Pusat PMKP, Heri Suliyanto, tahun ini setidaknya ada 11 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah bersedia CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan dasar di unit pelayanan teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya  Pertanian (BPPSDM) ini.

 

“Awal tahun ini yang akan mengikuti diklat dasar berasal dari BPKP, Menkopolhukam dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada sekitar 120 peserta diklat,” kata Heri di sela-sela sambutan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Non Kementerian Pertanian, di Ciawi, Bogor, Senin (5/2).

 

Heri menjelaskan, kerjasama pelaksanaan diklat dasar dengan L/K non Kementerian Pertanian sebenarnya sudah berlangsung lama. Misalnya dengan BPKP sudah berjalan sejak tahun 2012, LKPP sejak tahun 2010 dan  dengan Menkopolhukam sudah berjalan hampir sembilan tahun. “Bukan kali ini saja, kita selenggarakan diklat dasar non kementan, tapi sudah lama. Tapi tahun ini kebutuhannya makin mendesak, hanya ada waktu satu tahun,” ujarnya.

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan setiap CPNS baru wajib mengikuti latihan dasar paling lama satu tahun setelah Surat Keputusan (SK) keluar. Dengan kebijakan baru tersebut, setiap K/L yang mendapat formasi CPNS baru akhirnya berbondong-bondong mengikuti diklat dasar kepemimpinan.

 

“Berbeda dengan aturan lama, CPNS masih mendapat toleransi mengikuti latihan dasar hingga dua tahun. Tapi aturan baru, jika dalam satu tahun tidak mengambil latihan dasar kepemimpinan, maka hak CPNS menjadi PNS akan hilang,” katanya.

 

Lembaga Terakreditasi

 

Heri mengakui, sebenarnya tiap K/L bisa melakukan diklat dasar sendiri atau ke lembaga lain. Namun sesuai persyaratan pemerintah, pelaksana diklat dasar tersebut harus lembaga/instansi yang telah mendapat akreditasi. Salah satu yang telah lembaga diklat yang telah akreditasi adalam PPMPK.

 

“Karena kebutuhan diklat dasar ini mendesak yakni hanya satu tahun, sementara tidak semua K/L mempunyai diklat yang terakreditasi membuat PPMKP menjadi salah satu pilihan tempat untuk diklat dasar,” tutur Heri.

 

Diklat dasar untuk CPNS berlangsung selama 113 hari. Selama 33 hari mengikuti pelajaran klasikal dan 80 hari non klasikal. Kurikulumnya bersifat umum terkait dengan tugas CPNS.  Misalnya, karakter PNS , baik sikap dan disiplin PNS, serta mengenai aktualisasi. Peserta diklat nantinya akan dievaluasi. Terdiri dari aspek akademik dengan penilaian 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, sikap dan prilaku 10%.

 

Sementara itu Kepala Biro Umum BPKP, M. Masykur mengatakan, tahun ini BPKP mendapat formasi sebanyak 399 CPNS. Namun karena kebutuhan diklat dasar ini mendesak, pihaknya bukan hanya melakukan sendiri kegiatan tersebut, tapi juga sebagain CPNS-nya diikutkan di PPMKP, Ciawi. “Kita sudah lama kerjasama dengan PPMKP. Saat ini yang mengikuti diklat dasar di PPMKP sebanyak 86 CPNS,” ujarnya. Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162