Loading...

Program Cetak Sawah Dorong Peningkatan Produksi Padi

15:45 WIB | Tuesday, 10-July-2018 | Non Komoditi, Sarana & Prasarana | Penulis : Gesha

Dua tahun terakhir program cetak sawah terus digenjot perluasannya. Beberapa daerah sudah merasakan manfaat cetak sawah ini. Produksi semakin meningkat, areal sawah semakin lega.

 

Dahulu Maulidin tidak pernah menyangka bisa melihat sawah menguning Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. 

 

Keberadaan lahan sawah seluas 27 ha yang ada di daerahnya tersebut merupakan hasil cetak sawah baru yang dilakukan Kementerian Pertanian di tahun 2016-2017. "Luasan itu dikelola beberapa kelompok. Saya mengelola 8 ha bersama Kelompok Tunar Baru," ujarnya.

 

Maulidin menuturkan, kegiatan cetak sawah di desanya tergolong sukses karena semenjak dibuka bulan Juli 2017, di musim tanam Oktober 2017 sudah bisa digunakan. "Januari 2018 kemarin sudah panen," tuturnya. 

 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), total keseluruhan cetak sawah di Boltim atas bantuan pemerintah pusat mencapai 200 ha. 

 

Hingga Januari 2018 sudah ada dua daerah yang melakukan panen yakni Buyat dan Kayumoyondi. Panen pertama di Buyat seluas 21 ha di Desember, kemudian Kayumoyondi di areal 8 ha.

 

Manfaat cetak sawah baru juga dirasakan oleh petani Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Di tahun 2017, ditargetkan seluas 300 ha dan yang selesai cetak seluas 314 ha.

 

Adapun lokasi persawahan seluas 314 ha tersebut berada di beberapa desa. Di antaranya Desa Posilagon, Onggunoi, Onggunoi Selatan, Dumagin B, Soguo dan Desa Salongo.

 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bolsel, Surahman Sugeng Purwono mengemukakan, hasil kerja sama dengan TNI AD ini berdampak positif terhadap perkembangan pertanian yang mengandalkan sawah sebagai media tanam. 

 

Tercatat ada peningkatan hasil panen sebelum dan sesudah kegiatan cetak sawah. Jika pada tahun 2015 sebelum ada kegiatan cetak sawah luas panen terdata 1.746 ha, setelah ada cetak sawah tahun 2016 bertambah menjadi 1.991 ha.

 

"Produksi tahun 2015 berjumlah 9.280 ton dan tahun 2016 menjadi 10.594 ton. Lumayan besar bertambahnya," jelasnya.

 

Sayangnya di tahun 2018 ini Bolsel tidak mendapatkan program cetak sawah lagi. "Jadi untuk tahun ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hanya mendapatkan 200 ha cetak sawah baru. Bolsel sudah tidak termasuk, program dialokasikan ke kabupaten lain," tuturnya. 

 

Sesuai data di lapangan, Bolsel memiliki lahan persawahan produktif seluas 2.731 ha dan 1.731 ha di antaranya adalah sawah irigasi, sisanya sawah tadah hujan.

 

"Memang luas daerah persawahan kita terbatas, sangat terbantu dengan adanya program cetak sawah," ujar Sugeng.

 

Data tahun 2017 menunjukkan luas tanam sawah setelah selesai kegiatan cetak sawah seluas 4.143 ha dengan luas panen 4.107 ha. "Nah rata-rata persawahan jalani dua kali panen untuk setiap tahunnya," katanya.

 

Dengan luas panen tersebut, maka jumlah produksi gabah kering selama 2017 meningkat sebanyak 21.357,4 ton. "Bolmong memang menjadi lumbung beras di Sulawesi Utara. Rata-rata produksinya meningkat setiap tahunnya. Angka produksi tahun lalu bagus," tutur Sugeng.

 

 

 

Target 2018

 

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Pending Dadih Permana menuturkan, tahun 2018 cetak sawah ditargetkan seluas 12 ribu ha untuk seluruh Indonesia. Dadih menegaskan prosedur cetak sawah harus diikuti sesuai aturan, kesiapan dan kelengkapan SID serta dokumen lingkungan.

 

“Dinas pertanian dan TNI AD melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen yang sudah ada. Di awal Juni ini sudah mulai pengerjaan fisik di lapangan,” tambahnya.

 

Namun, Dadih berpesan agar Dinas Pertanian memastikan calon lokasi yang akan dicetak berstatus clean and clear. “Jangan sampai ada klaim, lokasi cetak sawah ada di kawasan hutan atau masih bermasalah,” tukasnya.

 

Dalam buku panduan perluasan sawah yang dikeluarkan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, calon lokasi cetak sawah tidak boleh berada dalam kawasan hutan, baik berstatus hutan produksi konversi (HPK), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), bahkan hutan lindung (HL).

 

Kawasan moratorium lahan gambut, Hak Guna Usaha (HGU) maupun jenis hutan yang telah dibebani hak dan izinnya juga tidak diperkenankan diubah menjadi lokasi cetak sawah.

 

“Apabila lokasinya tidak tepat bisa menyebabkan penurunan kualitas dari yang diharapkan,” tutur Dadih. Karenanya, beberapa persyaratan teknis lokasi seperti kemiringan lahan kurang dari 5 persen, kesesuaian lahan padi sawah, hingga lahan tidak tergenang selama 3 bulan berturut-turut harus bisa terpenuhi. Gsh/Ira/Ditjen PSP

 

Editor : Pimpinan Redaksi

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162