Loading...

Swasembada Pangan, di Mana Peran Penyuluh?

12:25 WIB | Tuesday, 23-June-2015 | Mimbar Penyuluhan | Penulis : Kontributor

‘Serbuan’ Teritorial untuk Sukseskan Swasembada Pangan. Demikian salah satu judul berita dalam salah satu surat kabar pada awal Januari lalu.

 

Dalam berita tersebut, KASAD saat itu yang dijabat Muldoko juga mengatakan, serbuan teritorial merupakan cara yang tepat untuk mewujudkan suksesnya swasembada pangan. Peran Babinsa akan dioptimalkan dalam serbuan teritorial tersebut dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan dan penyuluhan guna mendukung program tersebut.

 

Untuk mendukung swasembada pangan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan TNI untuk mengawal program tersebut. Swasembada pangan khususnya beras, sebetulnya sudah diupayakan sejak berdirinya republik ini.

 

Selama revolusi fisik 1945 -1950, sudah diupayakan usaha peningkatan produksi padi yang tertuang dalam "Plan Kasimo". Di antaranya melalui pendirian BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) sebagai sistem penyuluhan "tetesan minyak". Upaya itu mengalami hambatan mengingat membutuhkan biaya yang tinggi.

 

Produksi padi pada saat itu kenaikannya tidak berarti. Hingga pemerintah terpaksa mengimpor beras. Impor meningkat dari 334.000 ton pada tahun 1950 menjadi 763.000 ton tahun 1956. Pada tahun 1959 mencapai 800.000 ton.

 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras terus berlanjut pada tahun 1959-1963 dengan membentuk Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) melalui pendirian Perusahaan Padi Sentra. Berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan berbagai sistem. Diantaranya Demonstrasi Massal (DEMAS).

 

Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kenaikan produksi padi, sehingga pada tahun berikutnya (1965/1966) dikenal sistem Bimbingan Massal (Bimas). Selanjutnya melahirkan Penyuluh Pertanian pada tahun 1970/1971. Ternyata upaya swasembada beras bukanlah pekerjaan yang dihadapi pemerintah sekarang dan sebelumnya. Namun sudah menjadi permasalahan klasik sejak berdirinya republik ini. Perlu diakui bahwa Indonesia negeri kita pernah mengalami swasembada pangan pada tahun 1984 dan pada tahun 2008.

 

Belajar dari Bimas

 

Seperti halnya Program Bimas masa lalu, yang melibatkan unsur dari berbagai departemen dan instansi, program swasembada pangan kali ini juga melibatkan pihak lain. Hal ini dapat dimaklumi karena pemerintah menganggap swasembada pangan merupakan suatu program yang menjadi salah satu prioritas kerja kabinet.

 

Kerjsama antara Kementerian Pertanian dengan pihak TNI Angkatan Darat yang bertujuan mempercepat suksesnya program swasembada pangan, selain harus direspon positif, juga perlu dikritisi pelaksanaannya. Program yang harus sukses dalam waktu singkat tiga tahun, jangan sampai menjadi mundur. Apalagi, mengingat kesiapannya yang terasa mendadak.

 

Kenyataan yang ada di lapangan adalah Babinsa masih belum siap membantu penyuluhan. Penyuluhan pertanian bukanlah sekedar berbicara tentang pertanian kepada petani. Penyuluh pertanian adalah suatu profesi yang memerlukan pendidikan keahlian tertentu dalam waktu yang cukup.

 

Paling tidak pengalaman berusahatani yang cukup lama seperti penyuluh swadaya. Hal ini tidak dapat digantikan orang yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya. Misalnya pada masa 50 tahun yang lalu, ketika itu prajurit Indonesia ikut membantu "penyuluhan" di desa dengan mengawasi petani yang menanam padi dengan sistem larikan. Sesuatu hal yang lebih cocok diterapkan di Papua atau perbatasan Kalimantan.

 

Pendayagunaan penyuluh pertanian akan lebih efektif dan efisien dalam mensukseskan program swasembada pangan. Apalagi disadari program swasembada pangan memerlukan perhatian yang luar biasa. Perlu diingat pula bahwa penyuluh pertanian itu lahir karena adanya Program Bimas. Saat itu pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi pangan, khususnya beras dalam program pembangunan pertanian.

 

Tidaklah dapat disangkal penyuluh pertanian, apakah itu penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, perannya sangat besar dalam program ketahanan pangan. Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode sebelumnya, dan dilanjutkan dengan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP), serta ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, menunjukkan keberpihakan kepada penyuluh dan kelembagaan penyuluhan.

 

Namun demikian usaha itu berbenturan dengan itikad baik, serta respon daerah. Akibatnya, aplikasinya di daerah tidak seperti yang diharapkan. Terbukti dengan kenyataan pembentukan badan pelaksana penyuluhan di daerah yang diamanatkan Undang undang Nomor 16 Tahun 2006 hingga kini masih belum terlaksana seperti yang diharapkan.

 

Berbagai Kendala

 

Sungguh ironis, amanat undang-undang saja masih belum mampu secara penuh menjadi senjata untuk menaklukkan kebijakan daerah. Sangat berbeda dengan masa pemerintahan masa lalu, khususnya sebelum reformasi, dan belum adanya OTDA. Saat itu untuk membentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di kabupaten, cukup dengan surat edaran bersama Mendagri dan Mentan saja sudah dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

 

Keberadaan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian  (THL -TBPP) sejak tahun 2007 sampai kini masih belum mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi beras. Maklumlah, peningkatan produksi padi tanpa dibarengi dengan perbaikan saluran irigasi merupakan hal yang mustahil.

 

Perbaikan saluran irigasi mutlak diperlukan untuk aplikasi pelaksanaan teknologi baru. Subsidi pupuk dan benih bagi petani merupakan suatu keniscayaan. Demikian pula anggaran penyuluhan yang memadai niscaya sangat menentukan keberhasilan penyuluhan. Jadi tidak lucu menuntut penyuluh pertanian mensukseskan swasembada pangan, tapi tidak membekali dengan sarana penyuluhan yang cukup.

 

Jika pada awal program Bimas sepeda jengki sudah cukup memadai, kemudian ditingkatkan dengan kendaraan motor trail. Kini penyuluh juga harus diberi fasilitas sepeda motor juga. Sekarang ini penyuluh terpaksa menggunakan sepeda motor pribadi (milik sendiri atau orangtua). Sepeda motor dinas bekas sepeda motor milik Proyek P4K, dan proyek lainnya, yang sudah tak layak pakai.

 

Kenyataan ini diperparah dengan semakin berkurangnya jumlah penyuluh karena pensiun. Karena itu pemerintah perlu memikirkan pengangkatan THL-TBPP sebagai penyuluh PNS. Tentunya dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian pula penyuluh tidak hanya cukup berbekal ilmu dan teknologi belaka. Tapi perlu dibekali dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti uji lapang, demplot, demfarm, dan sebagainya.

 

Anggaran penyelenggaraan penyuluhan yang disediakan pemerintah kabupaten, umumnya sangat tidak memadai. Mau apa lagi karena penghasilan asli daerah (PAD) nya memang kecil. Untuk membiayai semuanya itu diperlukan kucuran dana dari pemerintah pusat.

 

Koordinasi yang baik antara Bapeluh dengan dinas lingkup pertanian akan sangat membantu percepatan suksesnya program swasembada pangan. Kegiatan yang bernuansa penyuluhan seyogyanya ditangani Bapeluh.

 

Jika di tingkat provinsi ada Badan Koordinasi Penyuluhan yang mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektoral. Namun, di tingkat kabupaten fungsi koordinasi penyuluhan belum atau tidak mungkin dapat dilaksanakan Bapeluh karena tidak memiliki fungsi koordinasi.

 

Dengan demikian tidak mengherankan jika suatu daerah terdapat lahan sawah percontohan BPP berubah fungsi menjadi pasar hewan. Mengingat semua itu di luar sepengetahuan Bapeluh. Komisi penyuluhan juga tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkinkah Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP) dapat dihidupkan kembali seperti masa lalu? Sebuah pertanyaan yang perlu menjadi bahan renungan kita semua.  Diony Martoto (Wakil Ketua Komisi P3K Kab. Temanggung)/Yul

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162