Loading...

Wajah Baru Website Kementan

11:24 WIB | Wednesday, 16-July-2014 | Nasional | Penulis : Nuraini Ekasari sinaga

Kementerian Pertanian meluncurkan website dengan wajah baru dengan alamat www.pertanian.go.id. Diharapkan fitur terbaru tersebut akan mendukung upaya pemerintah dalam keterbukaan informasi publik.

 

Fitur baru tersebut mencakup sistem layanan permohonan informasi publik (Silayan), sistem pengajuan keberatan permohonan informasi publik (Siberat), sistem database dokumen informasi publik (Sidado) dan sistem rekapitulasi informasi publik (Sirekap).

 

“Sistem layanan tersebut kami harapkan mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja pengelola KIP Kementan menjadi lebih baik,” kata Sekjen Kementan, Hari Priyono saat Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.  

 

Hari berharap agar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Kementan berupaya menjadi pejabat yang mengenal, memahami dan mampu menerapkan UU KIP secara baik dan benar. Namun tetap memperhatikan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

 

“Informasi publik tentunya dapat mengubah paradigma pemerintahan yang sebelumnya tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka dengan prinsip bahwa semua informasi adalah milik publik,” ujarnya.

 

Transparansi terhadap setiap informasi publik akan memberikan peran masyarakat dalam berpartisipasi aktif. Terutama, mengontrol langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan, badan publik wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan secara tepat, cepat, biaya ringan atau profesional dan cara sederhana dengan pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas.

 

Sebagai konsekuensi UU tersebut, kata Hari, pihaknya harus berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan pelibatan partisipasi masyarakat. “Ini sudah dapat kita rasakan dengan semakin meningkatnya permohonan informasi publik,” katanya.

 

Memasuki tahun keempat impelementasi keterbukaan informasi publik di Kementan telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Kementan. Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2014 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementan. Selain itu, Keputusan Menteri Pertanian No. 105 Tahun 2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.  Echa

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Editor : Julianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162