Rabu, 17 Oktober 2018


Menko Darmin Nasution : Sistem Klaster Mampu Ciptakan Daya Saing Usaha Tani

25 Sep 2018, 19:50 WIBEditor : Gesha

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan klasterisasi mampu ciptakan daya saing usaha tan | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Bandung --- Pemerintah terus berupaya agar ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas, inklusif, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan membentuk sistem klaster untuk bisa menciptakan daya saing untuk usaha tani di pedesaan. Keberhasilan ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution.

Tahun 2017 lalu, pemerintah telah mencanangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang bertumpu kepada tiga pilar besar, yaitu penyediaan lahan, penyediaan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan. “Salah satunya dilaksanakan melalui program Reforma Agraria. Program ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Kita tidak hanya memberikan hak milik atas lahan kepada petani, tetapi juga sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam acara Global Land Forum (GLF) 2018 di Bandung, Senin (24/9).

Darmin menjelaskan, penggarap atau petani akan mendapatkan dukungan, baik melalui Dana Desa atau sumber lainnya. Dukungan tersebut mulai dari penyediaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengering ataupun gudang.

Di samping itu, mereka akan mendapatkan fasilitas penyediaan Kredit Usaha Rakyat dan mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya. Kita akan menugaskan BUMN dan perusahaan besar untuk menjadi avalis dan offtaker serta memberikan pendampingan,” tegasnya.

Sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan skala ekonomi, pemanfaatan tanah obyek reforma agraria harus dilaksakanan melalui sistem klaster. Artinya, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, misalnya sengon dan jagung.

Dengan demikian usaha tani tersebut memiliki daya saing dan mencapai skala ekonomi, serta produktivitas yang cukup. “Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa. Tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa-desa tersebut. Dengan sistem klaster, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial,” ujar Menko Perekonomian.

Lebih lanjut Darmin memaparkan, Presiden Joko  Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah menginginkan evaluasi menyeluruh atas kinerja perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta adanya upaya-upaya terobosan untuk memberikan kepastian hukum lahan kebun sawit rakyat, terutama yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga ingin memberi kepastian bagi petani untuk mendapatkan alokasi 20

Reporter : Clara

E-PAPER TABLOID SINAR TANI

Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018