Rabu, 17 Oktober 2018


Sertifikasi ISPO Sebagai Kekuatan Industri Sawit Nasional Berkelanjutan

23 Sep 2018, 10:32 WIBEditor : Gesha

Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah kewajiban untuk menunjukkan kebun sawit di tanah air sudah dikelola dengan baik dan berkelanjutan | Sumber Foto:HUMAS PERKEBUNAN

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Bagi industri sawit di tanah air melakukan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah kewajiban. Sebab, ISPO ini menjadi kekuatan industri sawit untuk menunjukkan kepada dunia kalau kebun sawit di tanah air sudah dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

"Karena itu, pemerintah ingin mempercepat agar 100% industri sawit di tanah air melakukan sertifikasi ISPO. Saat ini dari 14 juta ha kebun sawit, yang sudah ISPO baru 25% nya," kata Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang, saat membuka acara Penyerahan Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO ke X dan Dialog Interaktif bertema " Percepatan Sertifikasi ISPO, Solusi Jitu Hadapi Issue Negatif", di Jakarta (18/9).

Bambang juga mengatakan, pemerintah terus mendorong implementasi tata kelola  sawit sesuai ketentuan yang berlaku melalui ISPO. Kementan pun komitmen  menargetkan seluruh perkebunan sawit besar maupun perkebunan rakyat segera melakukan sertifikasi ISPO.

Menurut Bambang, realisasi sertifikasi ISPO saat ini masih rendah. Hal tersebut disebabkan masih banyak industri sawit yang tak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ISPO.

"Khususnya aspek legalitas/kepemilikan lahan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), kengganan membentuk

koperasi pekebun, dan masalah pendanaan (pra kondisi dan biaya audit) kerap menjadi penghambat sertifikasi ISPO," kata Bambang.

Lantaran masih benyak kendala di lapangan, Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO  berupaya  meyakinkan semua pihak agar biaya pra kondisi dan audit ISPO dapat difasilitasi dari dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Bambang, tujuan utama ISPO adalah agar semua pelaku usaha perkebunan sawit mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan bersifat mandatory (wajib) bagi perusahaan dan voluntary (sukarela) bagi pekebun plasma dan swadaya.

Sertifikasi ISPO mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Sertifikasi ISPO menerapkan semua peraturan perundangan terkait keberlanjutan yaitu terdiri dari 16 Undang-Undang RI, 14  Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, puluhan Peraturan Menteri (Agraria dan ATR, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian, Tenaga Kerja, Perdagangan, Perindustrian, Dalam Negeri dll).

Sedangkan dasar penerapan ISPO antara lain adalah UUD 1945; UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Referensi tuntutan pembeli dan komitmen dari produsen; Amsterdam Declaration (Uni Eropa dan seluruh jaringannya) hanya akan membeli minyak sawit yang sustainable paling lambat pada tahun 2020).

Dalam proses penyusunan sertifikasi ISPO termasuk prinsip dan kriteria melibatkan multi pihak (K/L terkait, Perguruan Tinggi, DMSI, GAPKI, Asosiasi- asosiasi, serta LSM). ISPO juga sangat penting untuk mengantisipasi kampanye hitam yang sampai saat ini masih didengungkan sejumlah pihak di UE.

 

Reporter : Indarto

E-PAPER TABLOID SINAR TANI

Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018