Loading...

Alih Wewenang SMK PP Dikhawatirkan Menekan Proses Regenerasi Petani

03:47 WIB | Tuesday, 22-May-2018 | Suara Tani | Penulis : Gesha

SMKPP jadi tumpuan regenerasi petani

Pemberlakuan UU No 23/2014  ternyata menyentil juga kewenangan dunia pendidikan di tingkat daerah. Salah satunya adalah SMK PP yang ada di beberapa daerah beralih fungsi. Tentunya, bisa semakin menekan jumlah dan proses regenerasi petani. 

 

Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim, Ibrahim saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) 2018 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (21/5).  "Kita melihat kenyataan kalau petani sudah banyak yang tua. Kita upayakan dan gencarkan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian (SMKPP). Tapi kemarin setelah adanya UU 23/2014, semua Sekolah Menengah Atas, dipindahkan dari Kabupaten ke Provinsi dengan kewenangan berada pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas)," cerita Ibrahim.

 

Diakui Ibrahim, pihaknya terus melakukan upaya penguluran waktu pemindahan kewenangan SMKPP kepada Diknas di tingkat provinsi hingga tahun 2019 mendatang. "Padahal kami berharap adanya SMKPP atau SPMA itu menjadi generasi muda pengganti petani yang sudah tua," sesalnya.

 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono mengerti dengan kekhawatiran di daerah mengenai perpindahan kewenangan bisa berakibat pada peralihan fungsi SMKPP di masa depan. "Ada SMKPP yang setelah dikelola oleh Kemendiknas, siswanya semakin berkurang dan berubah menjadi SMK Otomotif," tukasnya

 

Dirinya pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan didapatkan hasil berupa pelimpahan kewenangan hingga kini tidak bisa diganggu gugat karena peraturannya sudah jelas setingkat Undang-Undang. "Hanya saya berharap ada kewenangan dari kita dalam pembinaan substansi. Kita akan coba melalui Kapusdik Kementan untuk keluarkan peraturan bagi masalah ini," tuturnya. 

 

Peralihan fungsi SMKPP itulah yang tidak diharapkan, karenanya perlu aturan yang jelas dan mengikat. "Misalnya pembinaan substansi, kurikulum dan teknis pertanian bisa tetap dilakukan Dinas Pertanian Provinsi. Ini akan terus kita tindak lanjuti," tegasnya.

 

Politeknik Pertanian

Hingga sekarang, Kementerian Pertanian membina kurang lebih 82 SMKPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya ada SMK PP di bawah Kementerian Pertanian yang akan dinaikkan statusnya menjadi politeknik yaitu SMK PP Banjar Baru Kalimantan Selatan, SMK PP Sembawa Sumatera Selatan, dan SMK PP Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

 

Kementan saat ini memang berkomitmen mendukung visi pemerintah yang saat ini sedang gencar membentuk pendidikan vokasi untuk mencetak SDM terampil.

 

Apabila proses peningkatan status itu berhasil terwujud, Momon meyakini model pendidikan yang akan diterapkan dengan konsep "teaching factory" atau pembelajaran yang berorientasi pada produksi itu akan mampu mencetak lulusan handal menjadi wirausahawan di bidang pertanian. "Lulusannya nanti tidak kami arahkan untuk mencari kerja tetapi menciptakan pekerjaan di sektor pertanian," ujarnya.

 

Konsep "teaching factory", menurut dia, sangat potensial dikembangkan karena akan didukung dengan lahan SMK PP yang cukup luas. SMK PP Sembawa, kata dia, saat ini memiliki lahan seluas 98 hektare, SMK PP Kupang memiliki lahan lebih dari 100 hektare, dan SMK PP Banjar Baru memiliki lahan 60 hektare.

 

 

Dengan peningkatan status tiga SMK PP menjadi politeknik maka total ada sepuluh politeknik yang akan dimiliki Kementan karena tujuh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang tersebar di Medan, Bogor, Malang, Yogyakarta, Magelang, Gowa, serta Manokwari juga akan bertransformasi menjadi politeknik. (gsh)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162