Loading...

Audit Mark-Up pada Harga Perkiraan Sendiri Barang-Jasa Pertanian

09:22 WIB | Tuesday, 13-June-2017 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Oleh : Ir. Eko Kamota Widodo, MM. Auditor Utama Itjentan

 

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah harus dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membuat HPS. Tujuan penyusunan HPS  untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kecermatan dalam penyusunan HPS akan berdampak positif bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap instansi Pemerintah.

 

HPS disusun dengan melakukan survey harga pasar yang membandingkan tiga sumber/harga yang berbeda sehingga diperoleh harga yang wajar dan barang yang berkualitas sehingga negara tidak dirugikan. HPS dibuat sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang dan jasa, alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, tetapi rincian harga satuan bersifat rahasia.

 

Mulai tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan  audit barang dan jasa. Di antara pertimbangannya, dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi adanya penyimpangan terhadap kerugian negara, dan ada pengelola kegiatan terjerat kasus hukum terkait pengadaan barang/jasa sehubungan penyusunan HPS yang kurang tepat.

 

Pada saat melaksanakan proses audit barang dan jasa di satker, auditor akan melakukan penelahaan dan pencermatan terhadap dokumen pendukung penyusunan HPS. Temuan ini biasanya dipakai Auditor sebagai pintu masuk pertama untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

 

Penyusunan HPS yang terlalu tinggi dianggap sebagai mark-up dan merugikan keuangan negara. Sebagian besar temuan diawali oleh anggapan bahwa penyusunan HPS kurang tepat atau salah. Bila kita mencoba berpikir kiritis, sesungguhnya cara seperti ini tidak tepat, sebab di dalam Pasal 66 ayat (6) Perpres 70/2012 jelas dinyatakan bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Pertanyaannya, mengapa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara? Jawabannya sederhana saja, karena HPS bukanlah nilai kontrak dan bukan uang yang dikeluarkan kas negara dan hanya nilai perkiraan yang secara fungsi mirip dengan pagu anggaran yang juga merupakan angka perkiraan atas suatu nilai kebutuhan.

 

Pertanyaan berikutnya, mengapa Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur HPS, apa fungsinya? HPS dibutuhkan terutama dalam rangka menentukan jaminan penawaran/pelaksanaan dan fungsi koreksi atas nilai pagu yang dianggap tidak akurat. Dalam tujuan penetapan HPS, tidak mengemuka alasan yang mengaitkan HPS dengan kerugian keuangan negara.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162