Loading...

BKP-WFP Mutakhirkan Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan

17:27 WIB | Tuesday, 28-November-2017 | Nasional | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Badan Ketahanan Pangan (BKP, Kementerian Pertanian bersama World Food Programe (WFP) Representative and Country Director for Indonesia melakukan pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

 

Kerjasama itu setelah penandatangan Project Document (Prodoc) berjudul "Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan" oleh  Kepala BKP, Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dengan World Food Programe (WFP) Representative and Country Director for Indonesia, Anthea Webb.

 

"Pemutakhiran tersebut nantinya menyertakan data konsumsi pangan rumah tangga atau beragam indikator yang berhubungan dengan keanekaragaman pangan. Termasuk data stunting yang menyertakan sektor perkotaan dalam analisisnya," kata Agung saat jumpa pers usai penandatangan kerjasama tersebut di Jakarta, Selasa (28/11).

 

Selain pemutakhiran data, kerjasama itu juga untuk pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi (SIKPG) melalui peningkatan kapasitas dalam mengembangkan sistem pemantauan. Termasuk sistem informasi yang mampu memberikan informasi peringatan dini, sebagai prasyarat agar sistem informasi nasional dapat bekerja. “Setelah kerangka kerja sistem disepakati pelaku di pemerintahan, SIKPG dapat dirancang sesuai dengan tujuan yang jelas,” kata Agung.

 

Pengembangan FSVA dan SIKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP yang didukung WFP. Lembaga itu nantinya fokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung invetasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.

 

Agung mengatakan, karakteristik utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan adalah tingginya rumah tangga tanpa akses listrik, tingginya desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, dan tingginya desa yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km.

 

Untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan ini digunakan tiga aspek. Pertama, aspek ketersediaan pangan. BKP mendorong bagaimana masyarakat yang berada di lokasi rentan rawan pangan ini mampu memproduksi pangannya sendiri dengan program-program yang dimiliki BKP, seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

 

Pada 2018 KRPL akan berada di 2.300 titik, budgetnya dinaikkan 300% dibandingkan pada 2016. Ada juga kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang dikerjakan di 18 provinsi. Intervensi ini akan diterapkan disana untuk mengangkat kehidupan mereka.

 

Kedua, aspek akses atau distribusi pangan. Pemerintah melakukan program diverfikasi pangan untuk menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di lokasi tadi. Ketiga, aspek pemanfaatan pangan. “Kita berharap pada tahun ketiga dan seterusnya pembangunan dan pertumbuhan bisa merata dengan mengentaskan daerah yang rentan dan rawan pangan,” katanya.  Tia

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162