Loading...

Bulan Bakti Karantina ke-140: Lindungi Negeri, Lestarikan Keanekaragaman Hayati

13:55 WIB | Tuesday, 13-June-2017 | Non Komoditi, Karantina | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Penyelenggaraan karantina pertanian telah menginjak umur lebih dari seabad. Pertama kali perkarantinaan di Indonesia dimulai pada 140 tahun melalui terbitnya Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No. 262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Srinlanka.

 

Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan Indonesia. Dalam perkembangannya upaya perlindungan kekayaan alam hayati wilayah di Indonesia terus dilakukan hingga terbit UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Lalu pada 8 Juni menjadi momentum public awareness Badan Karantina Perkarantinaan untuk mengerahkan, mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan kekayaan alam hayati.

 

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Banun Harpini menjelaskan, saat ini Barantan didukung Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, kelembagaan dan perangkat hukum dalam menjalankan amanah UU No. 16/1992. Saat ini UU tersebut sedang direvisi untuk menuju kelembagaan Barantan sebagai single agency multitasks sehingga dapat mengantisipasi kepentingan nasional kedepan.

 

Karena itu menurutnya, dukungan share-holders yang terdiri atas masyarakat pemegang kebijakan (baik unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif), akademisi, pers, pengguna jasa/dunia usaha dan masyarakat umum disadari sebagai komponen yang sangat penting. Terutama dalam upaya perlindungan kekayaan alam hayati Indonesia serta meningkatkan akselerasi ekspor produk pertanian.

 

Sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja Barantan 2015 – 2019 terhadap stake-holders adalah meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan keamanan pangan serta meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK.

 

“Untuk pengguna jasa (customer) layanan karantina, sasaran strategis yang dilakukan untuk mencapai customer perspektif adalah meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian,” katanya.

 

Pada 2016 guna mendukung kebijakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yakni Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada untuk peningkatan produksi pangan, Badan Karantina Pertanian melakukan penguatan pengawasan dan penindakan perkarantinaan. Baik di pelabuhan, bandara, perbatasan untuk dapat terbangunnya ketahanan pangan, pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162