Loading...

Dirjen PSP : Optimalkan Infrastruktur untuk Backup Produksi Komoditi Pertanian

04:34 WIB | Tuesday, 22-May-2018 | Sarana & Prasarana | Penulis : Gesha

Infrastruktur guna mendukung produksi pertanian

Sebagai direktorat teknis, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dalam rancangan strategisnya di tahun 2018 ini lebih berupaya mengoptimalkan segala infrastruktur untuk membackup produksi dari semua komoditi pertanian.

 

 

Hal itu terlihat dari paparan Dirjen PSP, Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana di diskusi panel dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) 2018 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (21/5). "Kita tetap membackup komoditas. Baik itu melalui optimalisasi lahan, alsintan, jaringan irigasi hingga asuransi," tuturnya.

 

Untuk optimalisasi lahan misalnya, dengan pengembangan lahan suboptimal seperti rawa, lebak, pasang surut bahkan lahan kering. Percontohan optimalisasi lahan ini sudah dilakukan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jambi. "Kemudian di Lampung, Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan di Merauke. Disana banyak pasang surutnya, rawanya juga. Inti dari optimalisasi lahan ini adalah pengaturan tata airnya," tegas Dadih.

 

Dukungan kedua adalah alat dan mesin pertanian (alsintan) yang didorong dalam bentuk pendayagunaan masing-masing alsin di daerah. Termasuk mengisi kekurangan beberapa jenis alat di beberapa daerah. "BPP maupun BP3K harus menjadi basis konsolidasi alsintan sehingga penyuluh maupun babinsa sebagai pendamping/penggeraknya," tuturnya.

 

Upaya selanjutnya adalah ketersediaan irigasi air untuk pertanian sawah, ternak maupun hortikultura tetap terjaga. "Embung kita setiap tahunnya ada 500 unit, itu sangat membantu (peningkatan produksi) minimal 20-25 ha. Penggunaannya pun tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi juga hortikultura maupun ternak," jelasnya.

 

Contohnya ada di Sembalun yang kini embungnya dipergunakan untuk pertanaman bawang putih dan tanaman hortikultura lainnya. "Kemudian ada di Sulsel, NTT dan tempat lainnya," tutur Dadih.

 

Selain embung, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) juga banyak dilakukan sebagai dukungan infrastruktur. "Ada 1134 ribu RJIT yang menjadi cakupan kita. Dan satu titik itu minimal 25 ha," tuturnya.

 

Perlindungan Asuransi

Di sisi lain, akses perlindungan dan pembiayaan juga terus diupayakan oleh Ditjen PSP. "Sehingga daerah-daerah endemik gagal kita dorong untuk bisa terlindungi,. Dan mereka bisa recovery jika terjadi bencana," tuturnya. 

 

Diakui oleh Dadih, kesadaran petani untuk ikut berasuransi pertanian semakin meningkat. "Kini sudah melindungi petani di 24 provinsi," tuturnya. 

 

Untuk diketahui, klaim Asuransi untuk tanaman padi hingga awal 2018 sudah mencapai angka Rp 80 Milyar dan sudah disalurkan kepada daerah-daerah yang mengalami banjir, kekeringan hingga serangan OPT. "Di Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) salah satunya (terlindungi asuransi). Dan hampir semua mereka (petani) bisa recovery dengan asuransi ini;" tutur Dadih.

 

Nilai Rp 6 juta/ha dirasakan sangat cukup untuk pemulihan dan petani bisa dengan cepat untuk kembali bercocok tanam. "Tanpa harus berpikir untuk pinjam kepada yang lain," tukasnya.

 

Dalam waktu dekat, asuransi semakin berkembang untuk melindungi peternak kerbau dan petani cabai-bawang. "Masih kita bahas dengan praktisi untuk menentukan besaran indeks resikonya," jelas Dadih.

 

Penentuan besaran indeks resiko asuransi ini diakui Dadih sangat alot karena belajar dari asuransi pertanian yang melindungi 80 persen dari tingkat kegagalan petani, dianggap praktisi "agak" memanjakan petani bahkan dinilai sebagai upaya dumping oleh pasar luar negeri. "Padahal tidak, kondisi petani kita dengan petani luar negeri sangat jauh dari segi kemampuan. Lagipula kita juga menyasar kepada daerah yang memang kurang mampu petaninya dan berusaha pada daerah yang beresiko," tutupnya. (gsh)

 

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162