Loading...

Dirjenbun Kementan : Tanam Replanting Sawit dimulai September

04:40 WIB | Wednesday, 23-May-2018 | Kebun | Penulis : Gesha

Pertanaman sawit untuk program replanting dilakukan September

Meskipun sudah menargetkan akan ada 185 ribu hektar lahan sawit yang akan diremajakan, hingga bulan ke 5 ini belum terlihat luasan daerah yang mulai melakukan replanting. Dirjen Perkebunan, Bambang menyebut pertanaman replanting serentak dimulai September.

 

Diakui Bambang, menanam perkebunan bahkan peremajaan harus direncanakan dengan matang dan dilakukan dengan baik. "Kita enggak bisa setiap saat menanam. Harus berhitung juga sesuai musimnya, curah hujannya mulai kapan menanam yang tepat. Sehingga penanaman dilakukan menjelang hujan tahun 2018 yaitu sekitar September dan biasanya bergeser ke Oktober (musim hujannya)," urainya dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis untuk Optimalisasi Dana Sawit untuk Sukseskan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat seluas 185 ribu ha, Selasa (22/5). 

 

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra ) ini juga sempat menuturkan kelakar beberapa pihak yang seringkali menanyakan progres replanting yang seharusnya ditargetkan 15 ribu setiap bulan dan saat memasuki Mei seharusnya sudah sekitar 75 ribu hektar. "Perkebunan tidak bisa seperti itu (ditarget setiap bulan). Tapi kita sudah targetkan September sampai Desember setidaknya sudah 100 ribu hektar sudah replanting," tuturnya.

 

Selama  4 bulan berjalan, dilakukan persiapan replanting dimulai dari perbanyakan benih yang sudah dilakukan oleh 11 perusahaan benih nasional di sentra-sentra sawit. "Sudah dibagi-bagi, siapa dimana (perusahaan benih sawit dengan daerah sasaran replanting) sehingga ada kepastian di masing-masing daerah," tuturnya. 

 

Sedangkan pemerintah daerah melalui dinas yang mengurusi perkebunan juga melakukan pendataan final CPCL untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi teknis (Rekomtek). "Ini (rekomtek) menjadi bahan BPDPKS untuk mencairkan anggaran Rp 25 juta/ha agar bisa digunakan sebagai dana replanting perkebunan rakyat," jelasnya. Bambang menambahkan, penyaluran dana tersebut langsung kepada pekebun dengan kelembagaannya dan mereka (pekebun) tersebut secara langsung menjadi calon mitra bank. 

 

Selain dana replanting, pemerintah daerah juga akan mendapatkan dana Sarpras yang besarannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah. "Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan jalan kebun, pendataan dan lain-lain terkait sarana prasarana produksi. Karena Sarpras dan peningkatan SDM dengan replanting merupakan satu kesatuan," tuturnya.

 

Cegah Mandeg

Mengenai pencairan dana replanting dengan berkaca pada kesulitan beberapa daerah, Bambang menuturkan hal tersebut merupakan dampak dari kurang sinkronnya aturan antara Ditjenbun dengan BPDPKS di masa lalu. Namun kini, Bambang menegaskan tidak akan terjadi lagi. 

 

"Kita gunakan Pedoman Umum (Pedum) Replanting yang sudah diterbitkan Ditjenbun. Lahan yang direplanting tidak harus memiliki sertifikat. Paling penting hanya jelas, tidak ada masalah. Itu sudah bisa kita setujui untuk diterbitkan Rekomtek," papar Bambang.

 

Setelah mencairkan dana Rp 25 juta untuk replanting tersebut, Ditjenbun dengan dukungan berbagai pihak kemudian mempersiapkan pekebun sawit layak bank (bankable). "Sehingga pada tahun pertama bisa mendapatkan fasilitas KUR untuk membiayai tahun pertama, kedua dan ketiga apabila pekebun tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan pemeliharaan sawit," tuturnya. Karena itu, dinas terkait perkebunan di daerah harus bisa aktif mendorong kerjasama dengan perbankan, terlebih lagi jika bank di daerah belum menjadi pelaksana KUR. (gsh)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162