Loading...

Ditjen PSDKP Tertibkan 9 Rumpon Ilegal

12:57 WIB | Monday, 16-April-2018 | Nusantara | Penulis : Indarto

Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) selain menangkap dua kapal ikan asing (KIA) Filipina yang mencuri ikan di perairan Laut Sulawesi, juga menertibkan sembilan rumpon ilegal.

 

Rumpon yang diamankan petugas Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 001 tersebut dipasang secara ilegal di perairan Laut Sulawesi sebagai alat pengumpul ikan.

 

"Sembilan rumpon yang ditertibkan itu diduga milik kedua kapal ikan asing Filipina yang mencuri ikan di Laut Sulawesi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PSDKP, Nilanto Perbowo, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (11/4).

 

Menurut Nilanto, rumpon yang diamankan selanjutnya dipotong dan bagian atasnya (ponton) diamankan ke Pangkalan PSDKP Bitung. "Operasi pengawasan rumpon ilegal tersebut merupakan salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP selain melakukan operasi pengawasan kapal-kapal perikanan ilegal," kata Nilanto.

 

Rumpon ilegal biasanya dipasang tidak sesuai ketentuan, sehingga akan mempengaruhi jalur migrasi/ruaya ikan. Sebab, ikan akan terkumpul di rumpon-rumpon yang dipasang. "Karena banyak ikan yang terperangkap di sekitar rumpon, ikan yang ditangkap nelayan menjadi berkurang," ujarnya.

 

Rumpon (Fish Agregating Devices/FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat. Rumpon berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, sehingga bisa diimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan ikan.

 

Berkaitan dengan pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah perairan RI wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).

 

Selain pengaturan perizinan, Peraturan Menteri tersebut juga menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemasangan rumpon. "Di samping harus memenuhi beberapa kewajiban, pemasangan rumpon juga harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch)," jelas Nilanto.

 

Kapal pengawas perikanan sejauh ini telah melakukan operasi penertiban rumpon dan sudah ada ribuan rumpon ilegal yang diamankan. "Namun, kami sampai saat ini masih kesulitan melakukan penindakan secara hukum. Sebab, kami sulit melacak pemilik rumpon ilegal yang sudah diamankan," tutur Nilanto. Idt/Ira

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162