Loading...

DPRD Jawa Barat Siapkan Perda P3

16:38 WIB | Wednesday, 08-November-2017 | Nusantara | Penulis : Julianto

 

 

DPRD Jawa Barat telah menyusun draft Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Dalam Perda tersebut, bukan hanya berisi kebijakan melindungi petani, tapi juga melindungi lahan pertanian dari ancaman konversi lahan.

 

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, Perda P3 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya UU P3 No. 18 Tahun 2013. Jika dalam UU P3 sifatnya umum untuk seluruh wilayah Indonesia, maka Perda P3 ada muatan khusus untuk wilayah Jawa Barat.

 

“Pembuatan Perda ini karena ada keunikan di wilayah Jawa Barat yang berbeda dengan propinsi lain. Keunikan itu yang kita fasilitasi dan atur  dalam Perda tersebut,” katanya usai pertemuan dengan anggota Komisi IV DPR RI, Oo Sutisna dan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir di gedung Kementerian Pertanian, Rabu (8/11).

 

Keunikan yang ada di Jawa Barat, menurut Yunandar, misalnya,  petani di sentra produksi pangan Jawa Barat mampu membuat sendiri benih. Benih tersebut khas varietas Jawa Barat yang tidak ada di wilayah lain.

 

Keunikan lainnya adalah persoalan ketersediaan lahan dan kondisi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi di Jawa Barat. Saat ini jumlah petani di Jawa Barat berkurang drastis akibat banyak lahan pertanian yang beralih fungsi ke non pertanian.

 

Yunandar melihat, di satu sisi kita (Jawa Barat) diharapkan menjadi lumbung pangan nasional, tapi keterediaan lahan tidak ada jaminan. Di sisi lain, pemerintah malah melakukan pembangunan besar-besaran terhadap infrastruktur jalan dan industri di Jawa Barat. “Ini kan bertentangan. Jadi meski ada UU Perlindungan Lahan Pertanian menjadi tidak efektif,” sesalnya.

 

Bahkan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga tidak memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengatur diri sendiri. Termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian. “Dengan  pemda ini kita harapkan bisa untuk mengatur usaha pertanian dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

 

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI, Oo Sutisna mengapresiasi sikap Pemda Jawa Barat yang akan membuat Perda P3. Menurutnya, dengan beragamnya budaya di Indonesia, kebijakan tidak bisa disamakan di seluruh wilayah Tanah Air. Kalimantan beda dengan Jawa, Jawa Barat juga beda dengan Jawa Timur, baik dalam budaya dan lahannya.

 

“Jadi perlu flesibilitas untuk membangun masyarakat daerah tergantung kondisi masing-masing. Berikan kebebasan Pemda untuk improvisasi dalam kebijakan daerahnya,” katanya.

 

Sementara itu Ketua Umum KTNA, Winarno Tohir mengatakan, salah satu keunikan dalam Perda P3 tersebut adalah adanya asuransi perdagangan. Jika di pusat hanya ada asuransi pertanian, maka di Perda Jawa Barat ini ada asurangi perdagangan yang nantinya akan memberikan perlindungan dan jaminan harga jual produksi petani.

 

"Perda ini juga memuat upaya pemda meningkatkan kesejahteraan petani. JIka di pusat belum ada UU Kesejahteraan Petani, tapi Perda Jawa Barat sudah mengatur hal itu. Ini sebuah kemajuan, karena mendahulukan Pemerintah Pusat," kata Winarno yang juga salah seorang warga Jawa Barat ini.Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162