Loading...

Ekspor CPO, Soedjai Kartasasmita: Jangan Reaktif Hadapi Ancaman UE

16:57 WIB | Tuesday, 24-April-2018 | Kebun, Komoditi | Penulis : Gesha

 

 

Rencana Parlemen Uni Eropa untuk menghapus kelapa sawit mentah untuk biodiesel membuat geger pelaku usaha sawit dan pemerintah Indonesia. Responsible Suistanbility Palm Oil Indonesia (RPOI) meminta kalangan persawitan Indonesia agar tidak perlu reaktif. 

 

Dewan Pengawas RPOI yang juga Tokoh Perkebunan Indonesia, Soedjai Kartasasmita memaklumi kekhawatiran pemerintah dan pelaku usaha industri kelapa sawit di Indonesia atas usulan kebijakan Uni Eropa yang digulirkan awal tahun 2018. Apalagi, mengingat produksi sawit mentah Indonesia tahun 2017 sudah mencapai 35 juta ton. Bahkan Indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia yaitu memasok sekitar 44 persen dunia. 

 

"Pertumbuhan perkebunan sawit ini sebagian besar didominasi kebun petani plasma dan luasannya mencapai 42% di seluruh area di tingkat nasional," papar Soedjai saat Seminar Sehari Renewable Energy Directive II dan Usulan Kebijakan EU untuk menghilangkan Penggunaan Minyak Sawit Bagi Energi Terbarukan, Selasa (24/4).

 

Soedjai menambahkan, penggunaan sawit Indonesia untuk bahan biodiesel di Eropa lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan, kosmetik dan lainnya, khususnya di pasar Eropa. Namun yang dikhawatirkan pihak persawitan Indonesia adalah industri lainnya bisa terpengaruh atas dihapuskannya penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel.

 

Perkembangan sawit Indonesia saat ini dibayangi kampanye hitam yang dikaitkan dengan isu lingkungan seperti deforestasi hutan hingga isu hak asasi manusia karena adanya pekerja anak. "Jika kita disini bisa menunjukkan kebijakan yang mengutamakan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan, mereka (Uni Eropa) akan mengubah daya pikir mereka mengenai persawitan Indonesia," tuturnya. 

 

Untuk diketahui, produk sawit Indonesia sudah banyak yang tersertifikasi melalui RSPO bahkan ISPO yang merupakan sertifikat wajib dan mengatur proses perbenihan sampai tahap produksi untuk bisa menghasilkan produk ramah lingkungan serra berkelanjutan.

 

Mengenai lingkungan khususnya deforestasi, Indonesia pun tengah melakukan beragam upaya perbaikan dengan beragam cara. Mulai dari pelaku perusahaan pembakaran hutan diberikan hukuman berupa ijin usaha yang dibekukan dan ikut serta dalam pemulihan lahan gambut. 

 

Direktur Eksekutif Khusus Bidang RPOI, Rosediana Suharto menambahkan usulan kebijakan penghapusan sawit untuk biodiesel oleh Uni Eropa memang belum diketok palu oleh parlemen hingga saat ini. Namun, Indonesia perlu melakukan negosiasi/lobi dengan memperhatikan beragam aspek dan masukan. 

 

"Karena itu, RPOI mengundang beragam pihak persawitan Indonesia agar bisa mendapatkan kata sepakat untuk menjadikan bahan negosiasi di WTO," tutur Rosediana. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi perang dagang atau upaya boikot produk antar negara yang akhirnya merugikan kedua pihak.

 

Sawit Berkelanjutan

 

Diakui Rosediana, tidak semua negara di Uni Eropa setuju dengan kebijakan terkait sawit ini. Mengingat Eropa adalah pengimpor utama produk sawit. Seperti yang diungkapkan The Netherlands Oils and Fats Organisation, Eddy Esselink. Menurutnya, Eropa terdiri dari banyak negara dan tidak semua menyetujui rencama tersebut sepertu Belanda, Italia dan Spanyol yang selama ini memang menjadi pasar sawit Indonesia di Eropa. "Perlu adanya pendekatan global mengenai penghentian impor sawit ke Eropa," katanya.

 

Kampanye "No Palm Oil Is Not Solution" juga tengah digulirkan di Belanda bersama-sama LSM Lingkungan Internasional disana, setelah mereka melihat secara langsung bahwa boikot sawit bukanlah solusi yang terbaik untuk menjaga lingkungan. "Bagaimana seharusnya promosi produksi sawit berkelanjutan itu yang seharusnya ditekankan,"tegasnya. 

 

Kampanye ini pun dirasakan berhasil karena sudah ada 7 negara yang mendukung perlunya produksi sawit yang 100%berkelanjutan. Seperti Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia dan Inggris. "Karena sebenarnya deforestasi itu terjadi banyak faktor, tidak hanya diakibatkan oleh sawit semata," jelasnya. 

 

Diakui Eddy, langkah kecil namun positif ini bisa menjadi contoh dan berdampak besar jika industri sawit bisa saling bekerjasama untuk menciptakan usaha sawit yang berkelanjutan. "Bagi Indonesia, apa yang sedang dikerjakan sekarang perlu pendekatan kolaboratif agar hulu dan hilir bisa bekerjasama," harap Eddy.

 

Harapan itu juga yang diungkapkan oleh Soedjai kepada pembuat keputusan di Uni Eropa agar bisa mempertimbangkan berbagai sisi. "Kita harus bisa buktikan jika sawit Indonesia itu berkelanjutan dengan cara tidak merusak hutan, lingkungan, patuh pada aturan suistainability,"  katanya. Gsh

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162