Loading...

Importasi Kayu Olahan Tak Perlu Sertifikasi Kesehatan Tanaman

16:00 WIB | Wednesday, 05-April-2017 | Non Komoditi, Karantina | Penulis : Gesha

Badan Karantina Pertanian tak pernah menghambat importasi kayu olahan, termasuk furniture yang sudah mengalami proses. Bahkan produk tersebut dianggap memiliki resiko membawa OPTK sangat rendah atau dapat diabaikan.

 

Demikian penegasan Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini menanggapi adanya anggapan bahwa pihaknya memperlambat masuknya produk importasi kayu olahan.

 

Badan Karantina Pertanian melalui Surat Kepala Badan Karantina Pertanian No. 12471/KR.020/K/1/2016 tanggal 8 Desember 2016  telah menetapkan beberapa jenis komoditi, khususnya produk olahan kayu  yang sudah mengalami proses pengolahan seperti pemanasan dan tekanan tinggi (full processed) atau di finishing tidak diperlukan Sertifikat Kesehatan Tanaman (Phytosanitary Certificate). Kayu olahan tersebut antara lain plywood, partikecle board, wafer board, veneer, medium density/fibreboard (MDF) dan High density fibreboard (HDF).

 

“Kebijakan tersebut telah kami sampaikan kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis melalui surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan keamanan Hayati Nabati melalui surat No. 663 Tahun 2017 untuk dapat dilaksanakan secara operasional,” kata Banun. 

 

Dengan kebijakan tersebut, secara operasional produk-produk kayu olahan tersebut sudah tidak lagi wajib memiliki  Surat Kesehatan Tanaman atau Phytosanitary Certificate dari negara asal. “Dengan kebijakan ini, seharusnya tidak ada hambatan lagi dalam importasi komoditas pertanian yang tidak memiliki resiko terhadap pemasukan OPTK dan tidak menjadikan hambatan dalam perdagangan, baik importasi dan eksportasi komoditas pertanian,” tuturnya. 

 

Banun menegaskan, Badan Karantina Pertanian adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pencegahan terhadap masuknya Organisme Pengganggu Karantina Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia. 

 

Badan Karantina juga memberikan pelayanan sertifikasi Kesehatan Tumbuhan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Badan Karantina berlandaskan kepada landasan hukum yang berlaku baik secara internasional maupun nasional.

 

Sebagai bahan penetapan kebijakan hukum tersebut adalah adanya analisa resiko OPT/OPTK atau pest risk analisys terhadap komoditas yang akan dilalulintaskan dari negara asal komoditas yang bersangkutan. Gsh/Yul

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162