Loading...

Importir Wajib Tanam Bawang Putih 5% dari Kuota Impor

18:10 WIB | Friday, 19-May-2017 | Hortikultura, Komoditi | Penulis : Clara Agustin

Ada beleid baru bagi pelaku usaha, khususnya importir produk hortikultura. Tak terkecuali dengan importir bawang putih yang kini tengah ramai menjadi pembicaraan. Beleid baru tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Permentan tersebut merupakan revisi dari Permentan No. 86 Tahun 2013.

 

“Isi Permentan yang baru ini sebenarnya hampir sama dengan Permentan No.86/2013,” kata Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Spudnik Sudjono saat Sosialisasi Permentan No.16/2017 di Jakarta, Jumat (19/5).

 

Namun lanjut Spudnik, ada beberapa perbedaan. Paling jelas mengenai impor bawang putih. Dalam kebijakan baru tersebut, importir wajib mengembangkan bawang putih di dalam negeri sebesar 5% dari jumlah kuota impornya (RIPH). “Kita harapkan dengan Permentan baru ini bisa melindungi pelaku usaha hortikultura dalam negeri,” ujarnya.

 

Dalam pelaksanaannya nanti menurut Spudnik, importir bisa melakukan usaha budidaya bawang putih sendiri ataupun bermitra dengan kelompok tani. Luas tanamnya dihitung dengan konversi menggunakan produktivitas 6 ton/ha.

 

Jika melanggar, Spudnik menegaskan, akan ada sansksinya. Pertama, diusulkan untuk dikurangi volume impor berikutnya. Kedua, tidak diberikan RIPH bawang putih selama 2 tahun jika sudah melakukan pelanggaran dua kali berturut-turut. “Jadi kewajiban ini harus dilaksanakan importir bawang putih. Kalau tidak sanggup, ya sudah jangan mengajukan impor bawang putih,” tegasnya.

 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan mengatakan, Permentan tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam pengamanan harga pangan di dalam negeri, khususnya bawang putih. “Mengapa bawang putih sekarang diatur tata niaganya? Ini agar nanti kita dapat mengamankan harganya. Jadi kita harus mensinkronkan mengenai tata niaga produk impor,” katanya.

 

Permentan No. 16 Tahun 2017 mulai berlaku sejak ditandatangi Menteri Pertanian, yakni 2 Mei 2017 dengan masa peralihan selama 1 tahun. “Saya tegaskan kepada importir, jika kapal kalian merapat 30 Juni 2017, kalian masih menggunakan peraturan yang lama. Tetapi kalau merapat 1 Juli 2017, kalian harus segera mengurus izin impor yang baru,” tegas Oke. 

 

Sementara itu Sekretaris Ditjen Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf menjelaskan, peraturan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai batas berakhirnya peraturan, yakni 30 Juni 2017. Karena itu permohonan yang diajukan sebelum Permentan No. 16 Taahun 2017 berlaku akan diproses sesuai peraturan sebelumnya.

 

Impor produk hortikultura yang diatur dalam peraturan sebelumnya terhitung mulai 1 Juli 2017 harus dilengkapi dengan RIPH sesuai peraturan yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB). “Pelaku usaha yang memperoleh izin untuk periode Juli-Desember 2017 dilarang mengajukan permohonan RIPH untuk periode sampai 31 Desember 2017,” ungkap Sri.

 

Jika Permentan No 86 Tahun 2013 pemberian RIPH diatur dalam dua semester per tahun, maka Permentan No. 16 Tahun 2017 menjadi sepanjang tahun dengan jumlah permohonan paling banyak satu kali untuk satu pemohon. Cla /Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162