Loading...

Ini Kunci Sukses Replanting yang Berkelanjutan

04:46 WIB | Wednesday, 23-May-2018 | Suara Tani | Penulis : Gesha

Replanting harus dengan dukungan semua pihak

Kesuksesan dari kegiatan replanting tidak hanya berlandaskan semangat dari pemerintah pusat saja, tetapi juga kerjasama nan apik dengan pemerintah daerah agar bisa berkelanjutan. Lantas, apa aja yang harus dilakukan pemerintah daerah?

 

Pada 2018, pemerintah menargetkan program replanting dapat menjangkau perkebunan sawit rakyat seluas 185 ribu hektare. Namun, untuk melaksanakan penanaman ulang kelapa sawit dengan benih bersertifikat perlu dukungan semua pihak di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, perusahaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani.

 

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang secara khusus menyoroti langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah agar program replanting bisa sukses mengubah wajah perkebunan sawit Indonesia agar lebih berkelanjutan. 

 

Pertama, melakukan pendataan total kebun kelapa sawit di kabupaten masing-masing. Baik yang swasta, BUMN dan terutama perkebunan rakyat. 

 

Kedua, lakukan identifikasi mengenai perkebunan kelapa sawit yang bersinggungan dengan kawasan. Dari data ini juga dibagi lagi menjadi data lahan yang bisa dilepaskan (menjadi sawit) dan lahan yang seharusnya dikembalikan pada fungsi kawasan. Lakukan juga kerjasama antara Bupati/Gubernur dengan KLHK mengenai hal tersebut.

 

Dua langkah pertama tersebut diungkapkan Dirjenbun, Bambang menjadi modal kekuatan data valid mengenai luasan lahan sawit yang ada di Indonesia. 

 

Ketiga, Lahan kawasan yang sudah dibebaskan (menjadi lahan sawit) ditambah dengan areal yang sudah ditanami sawit namun belum bersertifikat, segera usulkan pada Kementerian ATR/BPN. 

 

Keempat, perkuat kelembagaan petani kebun yang dilakukan melalui pendekatan desa. Didik putra putri terbaik untuk menjadi pengurus kelembagaan di setiap desa. Bisa satu kecamatan 1 sampai 4 koperasi agar efisien. 

 

Kelima, Bupati harus memetakan pekebun sawit yang telah bermitra dengan perusahaan pengolah kelapa sawit atau sebaliknya. 

 

Kesemuanya dilakukan menuju industri sawit yang berkelanjutan dibandingkan dengan kondisi saat ini dengan produktivitas yang hanya berkisar 2-4 ton/ha, padahal kondisi optimal sawit bisa sampai 10-12 ton/ha setara CPO. "Uang BPDPKS terutama digunakan untuk pembenahan di Onfarm (budidaya). Bagaimana petani bisa melakukan replanting, produktivitas bisa meningkat, dan kesejahteraan karena semakin meningkat TDSnya," tukasnya.

 

Berkembangnya onfarm ini membawa dampak ganda (multiplier effect) seperti berkembangnya jasa angkutan, tenaga kerja hingga pengelolaan. Bambang pun yakin jika langkah tersebut bisa dilakukan bersama, sawit bisa menjadi contoh sukses peremajaan komoditas perkebunan lainnya. (gsh) 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162