Loading...

Ini Lima Kebijakan Penyuluhan agar Upsus Sukses dan Kesejahteraan Petani Tercapai

18:20 WIB | Friday, 02-March-2018 | Teknologi | Penulis : Ahmad Soim

 

 

Lima kebijakan penyuluhan pertanian diluncukan Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian untuk tahun 2018. Dengan lima kebijakan ini diharapkan upsus swasembada pangan bisa tercapai dan kesejahteraan petani meningkat melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani.

 

 

 

 

 

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan) Siti Munifah mengatakan kelima kebijakan penyuluhan pertanian itu yakni: 1) penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat integrasi data dan kegiatan, 2) pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya, 3) Pemantapan Pos Penyuluhan Desa, 4) Penguatan Penyuluhan Pertanian berbasis informasi dan teknologi, dan 5) penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani.

 

 

 

Di depan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengelola kegiatan penyuluhan di tingkat propinsi dari seluruh Indonesia, Kapusluhtan menjelaskan BPP diperkuat sebagai: pusat data dan informasi, konsultasi agribisnis, pusat pembelajaran, pengembangan kemitraan dan koordinasi program pembangunan pertanian.

 

 

 

“Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya kita arahkan mereka menjadi mitra PPL PNS dan THL-TBPP untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, menumbuhkembangkan kelembagaan petani, menyampaikan iptek pertanian dan menjalin kemitraan pelaku utama dengan pelaku usaha,”tambah Siti Munifah di Serpong (26/2).

 

 

 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan meliputi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (Upsus Pajale) dan pembangunan pertanian lainnya, pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani, Upsus Siwab, Pemantapan dan pengelolaan alsintan, jaringan irigasi dan embung, serta asuransi pertanian dan posluhdes.

 

 

 

Pemantapan Pos Penyuluhan Desa dilakukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan di desa/kelurahan. Posluhdes difungsikan sebagai: menyusun programa penyuluhan, melaksanakan penyuluhan di tingkat desa, menginventarisasi permasalahan dan pemacahannya, melaksanakan percontohan dan pengembangan model usahatani, melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis dan temu lapang, fasilitasi layanan informasi,konsultasi dan diklat serta sebagai tempat fasilitasi forum penyuluhan desa.

 

 

 

Penguatan penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dilakukan salaah satunya untuk diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui kelembagaan penyuluhan secara berjenjang dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

 

 

 

Penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani sehingga mampu meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani.

 

 

 

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbadan hokum, bisa berbentuk koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Som

 

 

Editor : Pimpinan Redaksi

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162