Loading...

Ini Syarat Pengajuan Pinjaman PT Pegadaian dengan Sertifikat Tanah

04:04 WIB | Thursday, 31-May-2018 | Sarana & Prasarana | Penulis : Gesha

Dapat Modal Cepat dengan Gadai Tanah

Tahun 2018 ini, PT Pegadaian memberikan kesempatan pada petani untuk mendapatkan akses pinjaman modal dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah produktif. Apa sajakah syaratnya?

 

Mudah memperoleh modal bertani memang menjadi dambaan setiap petani di Indonesia. PT. Pegadaian hadir memberikan kemudahan akses permodalan hanya dengan menggadaikan sertifikat tanah yang dimiliki oleh petani. 

 

General Manajer Sharia Division PT. Pegadaian, Rully Yusuf mengatakan ujicoba Program yang diberi nama Rahn Tasjily Tanah ini baru dilakukan di 11 lokasi. "Peminatnya cukup banyak sebenarnya, tapi waktu dulu kita belum bisa terima karena belum ada landasan hukum dan kajian mendalam soal ini," tuturnya dalam Diskusi HKTI "Gadai Tanah Untuk Permodalan Petani", Rabu (30/5) di Kantor HKTI, Jakarta.

 

Lantas, apa saja syarat pengajuan pinjaman yang harus bisa dipenuhi petani? Rully menjelaskan untuk calon nasabah dari kalangan petani, harus memiliki lahan/tanah dan bangunan serta melakukan kegiatan pertanian minimal 2 tahun dan mendapatkan penghasilan rutin (harian/mingguan/bulanan) dari hasil tersebut. 

 

"Tempat usaha/lahan pertanian calon nasabah juga terpantau oleh Tim Mikro atau Petugas Administrasi Mikro. Kurang lebih 5 km jarak lokasinya, kalau terlalu jauh akan kesulitan melakukan pemantauan, pengecekan dan penilaian," tambah Rully.

 

Sedangkan untuk syarat administrasi, terdiri dari fotokopi KTP/SIM dari calon nasabah dan suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi akta nikah/buku nikah, fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir, Fotokopi NPWP (jika pinjaman diatas Rp 50 juta), Fotokopi Keterangan Usaha Tani serta Sertifikat asli dari tanah/bagunan yang berstatus Hak Milik.

 

"Surat Keterangan Usaha Tani berasal dari RT, RW, Kelurahan yang menyebutkan calon nasabah memiliki usaha tani yang dimaksud. Sedangkan sertifikat tanah, kami baru menerima sertifikat berstatus SHM," tuturnya. 

 

Rully menambahkan baru diterimanya sertifikat berstatus SHM sebagai jaminan, dikarenakan harus disambungkan dengan database BPN. "Untuk tanah berstatus girik, memang belum saat ini. Tetapi di BPN juga ada tahapan sertifikasi SHM untuk bisa meningkatkan status kepemilikan lahan," ujarnya.

 

Gagal Bayar

Pinjaman yang diberikan atas tanah produktif yang digadaikan juga tergantung kebutuhan yang menggadaikan, bukan berdasarkan nilai tanah, sehingga biaya usaha yang diberikan berkisar mulai dari Rp 6 juta sampai Rp 50 juta. "Kalau ada petani yang punya tanah seluas 1 hektar terus dia ternyata cuma butuh 10 juta, ya kita kasihnya segitu," tutur Rully.

 

Mengenai ketakutan petani akan kegagalan bayar pinjaman dari PT Pegadaian, Rully memaklumi keadaan tersebut karena pertanian masih selalu dibayang-bayangi oleh kegagalan panen. 

 

PT. Pegadaian sendiri memberikan 3 cara agar bisa mengurangi kegagalan bayar dari petani yang sudah menjaminkan sertifikatnya. Mulai dari relaksasi yaitu perpanjangan masa pembayaran untuk kemudian membayar pada panen berikutnya, cara kedua adalah lahan disewakan kepada orang lain untuk berproduksi disana dan hasilnya digunakan untuk mengurangi pinjaman tersebut, sedangkan cara terakhir yang ditempuh adalah eksekusi tanah dan nasabah bertindak sebagai eksekutornya.

 

Diakui oleh Rully, hingga sekarang belum ada tanah petani yang dieksekusi karena gagal bayar dan diharapkan tidak terjadi lelang. "Belajar dari jaminan alsintan yang selama ini masuk di Pegadaian, sangat kecil prosentasenya sampai dilelang. Biasanya mereka (petani) hanya memperpanjang masa gadai atau mengangsur pinjamannya," tutup Rully. (gsh)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162