Loading...

Kementan Dorong Pemda Segera Mendata Pekebun di Daerahnya

16:55 WIB | Thursday, 13-September-2018 | Kebun | Penulis : Indarto

Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang menerima 14.515 data pekebun yang sudah diverifikasi legalitasnya sebagai pendataan dan validasi jumlah pekebun seluruh Indonesia (dok. Indarto)

Kementerian Pertanian (Kementan)  melalui Ditjen Perkebunan mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan pekebun di daerahnya. Sebab, melalui tata kelola perkebunan, khususnya dengan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), pekebun bisa mempercepat proses peremajaan sawit rakyat (PSR) pada tahun ini yang ditargetkan sebanyak 185 ribu ha. 

 

Data pekebun yang terintegrasi dari daerah yang dilaporkan ke pemerintah pusat (Ditjen Perkebunan) juga bermanfaat bagi pekebun untuk sertifikasi ISPO. "Pendataan pekebun di daerah akan didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Data pekebun ini untuk mendukung  tatakelola perkebunan yang berkelanjutan. Dengan legalitas tersebut pekebun bisa mempercepat program PSR dan mendapatkan sertifikasi ISPO," kata Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, saat membuka acara Konsolidasi Data Pekebun "Menuju Satu Data Perkebunan Nasional", di Jakarta, (12/9).

 

Menurut Bambang, pada tahap awal yang dilakukan pendataan adalah kebun sawit. Karena sawit menjadi komoditas prioritas yang harus dijaga keberkelanjutan.  Ditjen Perkebunan bersama United Nation Development Program (UNDP) dibantu organisasi/lembaga swasta telah melakukan pemetaan pekebun sawit di sejumlah daerah. Diperkirakan sekitar 31.000 data pekebun masih tersebar di berbagai organisasi/lembaga dan perusahaan di Indonesia.

 

Untuk itu, Ditjenbun membentuk taskforce database pekebun. Taskforce  ini berada dibawah koordinasi Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Taskforce beranggotakan SPOI UNDP, Yayasan Inovasi Bumi (INOBU), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (WRI).

 

"Taskforce data base ini telah berhasil mengembangkan sistem data base pekebun dengan format data minimum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB dan syarat PKSP. Format data minimum ini akan digunakan oleh berbagai pihak untuk mengkonsolidasikan data pekebunnya," jelas Bambang.

 

Dengan database pekebun ini, data pekebun yang masih tersebar di berbagai organisasi/lembaga/perusahaan swasta dapat dikonsolidasikan dan dikelola oleh Ditjen Perkebunan Kementan dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola perkebunan sawit.

 

Menurut Bambang, data yang dikonsolidasikan tersebut sangat bermanfaat  duntuk kebutuhan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. "Kementerian /lembaga terkait serta organisasi non pemerintah dan perusahaan perkebunan yang memiliki data diharapkan kerjasamanya , menyiapkan data pekebun yang mereka miliki untuk diserahkan kepada  Ditjen Perkebunan Kementan. Data tersebut kemudian akan diverifikasi oleh Ditjen Perkebunan sebelum dimasukkan ke dalam sistem database," kata Bambang.

 

Dalam kesempatan tersebut Ditjen Perkebunan Kementan sudah menerima 14.515 data pekebun yang sudah diverifikasi legalitasnya. Data  tersebut diantaranya berasal dari pekebun Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah sentra sawit lainnya di tanah air.

 

Bambang juga berharap, melalui dukungan dan sinergitas  berbagai pihak, kurang lebih 1,2 juta pekebun dapat terdata secara bertahap dan mendapatkan STDB. Setelah diverifikasi legalitasnya,  pekebun pun siap untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan, seperti replanting dan sertifikasi ISPO. (idt)

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162