Loading...

Korporasi Petani Padi

09:02 WIB | Monday, 18-September-2017 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Presiden RI Joko Widodo meminta kepada para Menteri yang membidangi ekonomi bisa mendorong petani kecil membentuk korporasi usaha pertanian milik petani, dimulai dari komoditi padi (12/9).

 

Selama ini petani padi yang berlahan sempit berusaha tani secara sendiri-sendiri dan hanya menjual gabah. Pengolahan gabah menjadi beras atau produk lain, juga pemanfaatan limbahnya dilakukan oleh pihak lain. Lebih dari itu, biaya produksi usahatani yang kecil-kecil ini mahal dan petani tidak mendapatkan nilai tambah.

 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai korporasi akan dilakukan dengan mengkorporasikan petani atau kelompok tani kecil menjadi kelompok petani besar. Kelembagaan petani akan diperkuat menjadi sebuah korporasi, sehingga mereka bisa memiliki banyak keuntungan dan posisi tawar.

 

Dengan kelembagaan korporasi yang kuat petani bisa membuat benih sendiri, mengolah lahannya lebih baik dan lebih murah, mendapatkan nilai tambah pada proses pengolahan, pemanfaatan limbahnya dan pemasaran. Korporasi petani ini juga diyakini akan menurunkan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Penurunan biaya pengolahan lahan misalnya bisa mencapai 40 persen.

 

Setiap korporasi milik petani akan dikelola oleh manager handal, yang terampil dan mampu memanajemen usahatani padi yang kecil-kecil menjadi usaha besar yang dapat menyejahterakan petani padi. Dengan korporasi tersebut, pendapatan petani berasal dari sektor hulu hingga hilir. Saat ini, pendapatan petani hanya dari produksi gabah.

 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) juga akan berkontribusi dalam korporasi petani padi ini dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa untuk mendukung program korporasi petani.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162