Loading...

Korsel Bantu Sistem Data Tebu secara Online

12:50 WIB | Monday, 28-November-2016 | Komoditi, Kebun | Penulis : Julianto

Kementerian Pertanian (Kementan) RI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Korea Selatan (Korsel) membangun sistem pengelolaan data pangan nasional untuk tebu industri secara online. 

 

Kementan Republik Korsel melalui EPIS (The Korea Agency of Education, Promotion and Information Servise in Food, Agriculture Forestry and Fisheries) memberikan bantuan berupa hibah dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pelaporan tebu/gula secara online. Bantuan itu untuk pabrik gula (PG) di 10 provinsi yakni Jatim, Jabar, Jateng,  DI Yogjakarta, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan NTB.

 

Untuk mengimplementasikan sistem tersebut, Kementan RI melalui Pusat Data dan Sistem Informasi menggelar pelatihan cara penggunaan sistem dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan. Diantaranya, pabrik gula di 10 Provinsi, Direkrotrat Jenderal Perkebunan, dinas perkebunan provinsi dan Tim EPIS. Kegiatan ini diselenggarakan di Surabaya dari Kamis-Jumat (24-25/11) lalu.

 

Hadir pada kegiatan ini, Dirjen Perkebunan, Bambang yang diwakili Kepala Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lainnya, Gede Wirasuta, Kelapa Bidang Data Komoditas, Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, Sekretaris Dinas Perkebunan Jawa Timur, Djumadi Widodo, dan Tim dari EPIS yang dipimpin Mr. Sang-Hun Lee.

 

Dalam kesempatan ini, Leli Nuryati menyampaikan, penerapan sistem pengelolaan data pangan nasional untuk tebu industri tersebut berkaitan dengan sistem pelaporan data tebu nasional sehingga dapat disajikan secara cepat dan akurat kepada seluruh stakeholder terkait. Kerangka dasarnya, sistem tersebut untuk membangun sistem informasi pangan nasional dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. "Di sisi lain, dapat memprediksi permasalahan dalam pengembangan tebu dan kapan akan terjadi suplus,” katanya.

 

Variabel yang akan dikumpulkan atau diinput dalam pengelolaan data tersebut yakni meliputi luas tanam tebu, luas panen tebu, jumlah tebu yang digiling, rendemen tebu, produksi gula kristal putih, produktivitas gula kristal putih, serta variabel penunjang lainnya.

 

Berbasis On Line

 

Sementara itu Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementan, Suwandi menegaskan, selain data tebu, ke depan semua data pangan dibangun secara online. Perlu diketahui, saat ini Kementan RI sudah mengembangkan satelit landsat-8 dari LAPAN.

 

“Teknologi ini telah kami gunakan untuk memantau pertanaman padi, pendataan jagung, kedelai, cabai dan bawang merah, serta data Sapi Induk Wajib Bunting (SiWAB),” katanya.

 

Kepala Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lainnya, Gede Wirasuta mengatakan, potensi komoditi tebu Indonesia yang cukup besar menjadikan pemerintah harus mampu menyajikan data secara cepat dan akurat kepada seluruh stakeholder yang terkait. Membangun sebuah data memang mahal, tapi akan lebih mahal jika akan membangun tanpa memiliki data. 

 

Menurut Wirasuta, contoh kemudahan yang akan diperoleh dengan beroperasinya sistem ini adalah kecepatan, ketepatan, dan keakuratan data. Selain itu, mempermudah pemerintah menentukan kebijakan, arah dan strategi dalam pengembangan tebu di Indonesia.

 

Jika dikaitkan dengan program yang sedang dibangun yakni roadmap pengembangan tebu yang memuat informasi dan data secara lengkap, tepat, dan cepat, maka akan mempermudah analisis data. “Selain itu akan mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang terjadi untuk menghasilkan langkah kebijakan, arah, dan strategi pengembangan tebu dan gula ke depan,” tambahnya. 

 

Ketua Tim EPIS, Mr. Sang-Hun Lee menyampaikan, pembangunan sistem pengelolaan data tebu secara online ini akan didukung Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Korsel. Menurutnya, pertanian indonesia sudah relatif maju dan sistem pendataan pangan cukup bagus yakni berbasis teknolog informasi. “Ke depannya perlu ditingkatkan lagi, sehingga benar-benar dapat memberikan data pangan yang cepat dan akurat untuk semua pemangku kepentingan,” katanya.

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162