Loading...

Melacak Nasib Ekonomi Petani Pasca Pilkada

17:14 WIB | Tuesday, 03-July-2018 | Suara Tani | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pilkada serentak di beberapa daerah baru selesai dilaksanakan akhir Juni lalu. Beragam program kerja dan janji disuarakan oleh masing-masing kandidat pemimpin daerah. Banyak pihak berharap dengan terpilihnya pemimpin yang baru dapat membawa angin perubahan dan menjadi mesin pendorong perekonomian di daerah.

 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan sektor pedesaan termasuk pertanian biasanya menjadi objek saat pilkada. Karena secara kualitas informasi dan pendidikan pemilik suara di pedesaan relatif rendah. Dalam hal kualitas informasi, pendidikan, dan sebagainya sehingga referensi masyarakat terhadap calon pemimpin tidak seluas atau selengkap di perkotaan yang bisa mengetahui kualifikasi juga latar belakang dan rekam jejak.

 

"Kebanyakan mereka melihat komitmen pasangan calon, terutama yang jangka pendek. Seperti ada kandidat yang berjanji akan memperbaiki jalan, atau memberikan benih itu mereka anggap sebagai keberpihakan pada mereka padahal bisa saja itu merupakan money politic," terangnya, usai acara Halal Bihalal INDEF dengan Media di Jakarta, Selasa (3/7).

 

Menurutnya, jika benar begitu, maka keberpihakan terhadap sektor pertanian dan lainnya tidak pernah terselesaikan secara fundamental sehingga edukasi masyarakat harus dilakukan. 

 

Namun, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang berjalan lancar dan aman sehingga bisa menjadi modal kuat untuk membangkitkan optimisme perekonomian. 

 

Enny menganggap benefit ekonomi juga harus dijaga agar tidak muncul hanya ketika momen Pilkada saja. Kepala daerah terpilih harus melakukan upaya implementasi janji-janji saat kampanye dengan berani membuat kontrak politik bersama masyarakat sebagai instrumen untuk mengawal janji politiknya.

 

Kepala daerah terpilih daerah juga harus meningkatkan kapasitas fiskal APBD. Belanja rutin di daerah menjadi pemghambat APBD dalam berperan lebih bagi pembangunan. Lebih dari itu, keterbatasan belanja modal (di bawah 30%) juga menjadikan pemerintah daerah tidak leluasa dalam membangun.

 

Kepala daerah terpilih juga melakukan kerjasama antar wilayah untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, memperbaiki kinerja investasi di daerah, dan memaksimalkan kegiatan nasional juga internasional guna mengakselerasikan ekonomi.   TIA

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162