Loading...

Mengawasi Harga Gabah, Tugas Siapa

14:46 WIB | Wednesday, 26-April-2017 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Oleh : Agus Triwibowo

 

Masalah utama dalam usaha tani padi kita adalah nilai kompetitif masih rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya, sehingga belum memberi harapan pendapatan yang memadai. Sampai saat ini secara riil menunjukkan bahwa harga gabah pada saat panen raya cukup rendah, yaitu Rp 3.000,00/kg atau jauh di bawah harga ketentuan pembelian pemerintah (HPP) atau kewajiban Bulog untuk membeli dengan harga senilai Rp 3.700,00.

 

Hal ini menujukkan bahwa perencanaan kegiatan dalam penetapan HPP belum didukung dengan mekanisme pengawasannya. Belum ada instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan untuk menstabilkan harga gabah/beras di masyarakat, karena belum ada ketentuan bahwa Bulog berkewajiban untuk membeli seluruh produksi gabah petani.

 

Keterpurukan harga pangan lainnya juga dapat mengancam rendahnya harga jual di tingkat petani, di antaranya massa lalu terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah di saat panen raya. Maka untuk itu diperlukan kesepakatan antar lembaga terkait dalam mengawasi dan mengamankan harga jual gabah milik petani, sehingga petani dapat memperoleh harga yang memadai.

 

Mekanisme pengawasan seperti apa yang diperlukan untuk dapat menjamin serapan pasar bagi komoditas tanaman pangan, sehingga beras sebagai bahan konsumsi utama masyarakat kita memiliki nilai kompetitif yang lebih baik dan petani tetap bergairah untuk tetap menanamnya.

 

Pada awal tahun 2017 dicoba adanya terobosan baru atas permintaan Presiden bahwa produksi gabah petani dapat diserap oleh Bulog, namun sosialisasi kepada masyarakat tentang keinginan Presiden tersebut belum memadai, karena belum semua petani mengetahuinya dan cakupan sentra padi yang sangat luas.

 

Kegiatan ini dikenal dengan istilah gerakan serapan gabah (Sergab) dan dalam operasional di tingkat lapangan melibatkan TNI untuk mengawalnya, sehingga dapat menimalisasi peran para tengkulak. Hanya saja standar minimal kualitas gabah yang dapat dibeli oleh Bulog dengan kadar air maksimal sebesar 25%, yaitu suatu kebijakan yang cukup mudah dapat diterima petani. Upaya tersebut terus dikawal pada setiap daerah dan ujung tombak pelaksana di tingkat lapangan oleh aparat dinas dan koramil.

 

Maksud dengan keterlibatan TNI antara lain untuk meningkatkan nilai kompetitif gabah petani, karena mereka memiliki sistem komando yang jelas dan cepat, sehingga akan mengawal dan memantau pihak Bulog dalam menyerap gabah petani. Selanjutnya pihak Bulog juga sebagai unit kerja penyangga harga beras (buffer stock price) harus tetap menjaga kestabilan harga beras nasional, baik pra panen maupun paska panen, serta mempertimbangkan adanya impor beras jika cadangan beras nasional mencukupi kebutuhan konsumen.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162