Loading...

Menteri Susi : Lebih Baik Arapaima Masuk Perut Kita Daripada Ikan Indonesia Habis

17:16 WIB | Thursday, 28-June-2018 | Karantina | Penulis : Gesha

Ikan raksasa Arapaima bisa merusak ekosistem perairan umum Indonesia

Ikan Arapaima sp. yang dilepasliarkan di Sungai Brantas beberapa waktu silam membuat geram pemerhati lingkungan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti bahkan sampai menegaskan lebih baik Arapaima masuk ke perut manusia daripada ikan Indonesia habis di perutnya Arapaima.

 

Sejak Senin (25/6), media sosial dihebohkan dengan penemuan ikan dengan ukuran 1,5 -2 meter di perairan Brantas. Ikan yang mirip monster ini teridentifikasi jenis Arapaima sp. Penemuan ikan tersebut kemudian viral dan sampai kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perairan (Badan KIPM) yang langsung bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam KLHK dan Dinas Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk mengamankan sekaligus menelusuri keberadaannya.

 

Menurut pengakuan pemilik sekaligus pelaku pelepasliaran Arapaima sp, Pursetyo sebanyak 8 ekor ikan raksasa  dilepaskan di Sungai Brantas. Namun hingga Kamis (28/6), perburuan ikan tersebut sudah mencapai lebih dari 9 ekor setelah dilakukan perburuan oleh berbagai pihak.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti menyesalkan kejadian tersebut terjadi dan meminta agar pelaku ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sebab ikan Arapaima yang tergolong invasif species, Menteri Susi meminta agar dipotong saja untuk dimakan beramai-ramai atau disedekahkan pada pesantren. "Lebih baik Arapaima masuk perut kita saja daripada Ikan Indonesia habis di perutnya," tegasnya saat teleconference dari Pangandaran dengan Kepala BKIPM, Rina di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Di Indonesia, Arapaima gigas termasuk dalam jenis ikan invasif menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94/2016 tentang Jenis Invasif. Berdasarkan regulasi tersebut, jenis invasif adalah spesies asli atau bukan yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi.

 

Jenis invasif bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena keberadaannya berpotensi menimbulkan masalah, populasi ikan jenis invasif dari dalam negeri dikontrol, bahkan dilakukan pemusnahan. Sementara itu, cara mengontrol jenis invasif asal luar negeri adalah dengan mencegah spesies jenis ini berada di perairan Indonesia.

 

Sosialisasi Masyarakat

 

Menteri Susi juga menginginkan berbagai pihak dapat mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat terkait dengan bahayanya memasukkan hingga membudidayakan ikan arapaima di kawasan perairan nasional. "Peristiwa (ikan arapaima) ini harus disosialisasikan atau dikampanyekan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu apa itu ikan arapaima dan mengapa tidak boleh dilepas-liarkan," kata Susi.

 

Dirinya mencemaskan adanya berbagai pihak yang memelihara ikan arapaima secara hobi dan kesenangan pribadi, tetapi kemudian karena berbagai alasan seperti malas dikasih makan atau tidak tega mematikannya akhirnya dilepas begitu saja ke sungai-sungai di wilayah Indonesia, sehingga peristiwa serupa bisa saja terjadi di tempat lainnya.

 

Sehingga penegakan hukum bagi pelaku harus dilakukan agar memberikan efek jera bagi siapapun yang akan melakukan hal serupa. Setelah diproses maka barang bukti itu tidak boleh tunggu lama untuk dimusnahkan agar ke depannya tidak pindah tangan atau diperjualbelikan.

 

Menteri Susi juga menginginkan agar sosialisasi dapat digencarkan seperti ke bea cukai dan bandara seperti dapat dipasang spanduk mengenai ini.

 

"Kita pinta peran aktif masyarakat guna menjaga Ikan asli Indonesia dari kepunahan akibat penetrasi species perusak dari luar negeri" tambah Kepala Badan KIPM, Rina.

 

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Arapaima merupakan salah satu dari 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

 

Mengenai sanksi hukum yang akan diberlakukan, apabila pelaku pencemaran dengan motif membuang ikan pada wilayah perairan Indonesia ini terbukti melanggar UU 31/2004 sebagaimana pasal 12 (1) akan terancam pidana penjara selama 10 tahun dengan denda maksimal Rp 2 milliar.

 

Sedangkan apabila terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan pembudidayaan (termasuk memelihara, mengembangbiakkan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol hingga termasuk pada kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya), pelaku terancam pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162